UU kekerasan seksual terobosan dalam pembuatan hukum progresif: KSP

0


Jakarta (ANTARA) – Kantor Staf Presiden menyebut RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan menjadi undang-undang merupakan terobosan dalam penyusunan undang-undang yang progresif dan non-partisan.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menggambarkan model partisipasi yang diterapkan satgas, ditambah dengan komunikasi yang kuat dengan DPR, sebagai best practice, yang dapat direplikasi di legislasi mendatang.

Setelah enam tahun berdiskusi, DPR secara resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, mengesahkannya menjadi undang-undang dalam sidang paripurna ke-19 pada hari Selasa.

“Jalan panjang pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi undang-undang telah berhasil (diinjak), berkat kerjasama dengan (setiap organ) bangsa, dari legislatif, pemerintah, lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, akademisi, dan bahkan peradilan, semuanya berusaha (membantu) Indonesia keluar dari (bahaya) kekerasan seksual,” katanya.

Pemerintah juga mengapresiasi DPR dan masyarakat yang memprakarsai dan mendorong pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Ia menginformasikan, proses penyusunan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang semula bernama RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, telah dimulai pada 2016 dan dilanjutkan pada 2021 oleh Satgas Percepatan Pembentukan Kekerasan Seksual. RUU Tindak Pidana, yang terdiri dari lintas kementerian atau unsur kelembagaan.

Ada 8 fraksi di DPR—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan—yang menyetujui pengesahan RUU tersebut.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya fraksi yang menentang RUU yang mencapai pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna, mengingat menunggu pengesahan KUHP revisi.

Berita Terkait: Parlemen mengesahkan RUU pencegahan kekerasan seksual menjadi undang-undang

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari 8 bab dan 93 pasal dan mencakup 9 bentuk kekerasan seksual, mulai dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, kontrasepsi paksa, sterilisasi paksa, kawin paksa, kekerasan seksual berbasis elektronik, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, hingga perbudakan seksual.

Undang-undang tersebut juga mengakomodir masukan dari koalisi masyarakat, seperti masuknya mekanisme ‘dana perwalian korban’.

Undang-undang tersebut juga memungkinkan penyedia layanan berbasis masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pendampingan dan perlindungan korban kekerasan seksual, pelaku kekerasan seksual untuk mendekati korban dari jarak dan waktu tertentu selama proses hukum, dan mengatur hak-hak korban, keluarga korban, saksi, ahli, dan pendamping untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban.

Namun, dua usulan awal perkosaan dan aborsi telah dikesampingkan dari UU Kekerasan Seksual karena perkosaan akan diatur dalam Rancangan KUHP dan aborsi sudah diatur dalam UU Kesehatan.

Berita Terkait: RUU Kejahatan Seksual menyoroti semangat perempuan, perjuangan: anggota parlemen
Berita Terkait: Pengesahan RUU TPKS Hadiah untuk Perempuan di Hari Kartini

Leave A Reply

Your email address will not be published.