Tokoh-tokoh lokal memainkan peran kunci dalam mempengaruhi toleransi masyarakat

0


SETARA Institute telah menetapkan delapan indikator untuk menentukan indeks tingkat toleransi daerah

Jakarta (ANTARA) – Tokoh lokal memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan tingkat toleransi di wilayah Indonesia, kata Direktur Riset SETARA Institute for Democracy and Peace, Halili Hasan.

“Anggota lokal memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan tingkat toleransi di wilayah mereka,” katanya kepada Forum Kota Hak Asasi Manusia Dunia ke-11, yang diselenggarakan secara online oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Forum LSM Internasional untuk Pembangunan Indonesia (INFID), pada hari Jumat.

Tokoh-tokoh lokal terkemuka memainkan faktor kunci dalam meningkatkan atau mengurangi tingkat toleransi di masyarakat, kata Hasan.

SETARA Institute telah menetapkan tiga tipe pemimpin yang menjadi kunci untuk meningkatkan toleransi daerah—politik, birokrasi, dan sipil, ujarnya.

Berita Terkait: Penjabat kepala daerah harus memiliki pemahaman tentang proses demokrasi

Kepemimpinan politik lokal sebagian besar terdiri dari walikota atau wakilnya, katanya. Mereka memberikan pengaruh yang signifikan pada promosi toleransi di wilayah mereka dengan memberlakukan peraturan pemerintah, merencanakan pembangunan daerah, dan memastikan pemerintahan daerah yang inklusif, direktur penelitian menjelaskan.

SETARA Institute telah menetapkan delapan indikator untuk menentukan indeks tingkat toleransi daerah, kata Hasan.

Kedelapan indikator tersebut adalah rencana pembangunan daerah, regulasi anti diskriminasi, pernyataan sosial, aksi nyata isu diskriminasi, regulasi sosial, dinamika masyarakat, tingkat inklusi sosial, dan heterogenitas sosial dan agama, jelasnya.

Berita Terkait: Patokan Partisipasi Perempuan dalam Demokrasi: Wakil Ketua MPR

Hasan mencontohkan, di daerah-daerah yang tidak memiliki kepemimpinan politik, para pimpinan birokrasi daerah seringkali mengambil alih peran mempromosikan toleransi dengan menjamin toleransi dalam fungsi birokrasi dan administrasi.

“Kepemimpinan birokrasi di daerah telah menunjukkan terobosan-terobosan yang menjanjikan untuk menjaga tingkat toleransi daerah dalam situasi kepemimpinan politik yang mengabaikan peran tersebut,” katanya.

Berita Terkait: Kebijakan tanggap COVID-19 agar tidak melemahkan demokrasi: Menteri Marsudi

Lembaga tersebut juga telah menetapkan bahwa jenis kepemimpinan daerah yang terakhir—kepemimpinan sipil—juga memainkan peran penting dalam meningkatkan toleransi, kata Hasan.

“Kepemimpinan sipil memainkan peran untuk memastikan regulasi sosial dan inklusivitas bertahan di komunitas mereka,” tambahnya.

Berita Terkait: Kekerasan seksual yang melibatkan anak harus ditangani secara transparan

Berita Terkait: Polisi Tindaklanjuti Temuan PPATK IFF Rp120 Triliun

Leave A Reply

Your email address will not be published.