Telegram Polri Tindak Tegas Anggota Menggunakan Kekerasan

0


Penegakan hukum polisi yang melanggar kasus kekerasan diteken Irjen ferdy Sambo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) siap melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan kepolisian terhadap masyarakat.

Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin (18/10).

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono telah membenarkan diterbitkannya telegram Polri tersebut. Tujuan untuk mengatasi dan mencegah peningkatan yang berlebihan yang dilakukan oleh anggota Polri agar tidak terulang kembali, dan ketersediaan hukum serta rasa keadilan.

“Benar ada TR (Telegram),” kata Argo di Jakarta, Senin. Sedikitnya ada tiga kasus menonjol yang menjadi catatan Polri hingga menerbitkan surat telegram tersebut, yakni kasus Polsek Pecut Sei Tuan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang diperkirakan tidak profesional dan proporsional dalam penanganan kasus.

Kasus berikutnya pada 13 Oktober 2021, terjadi kasus anggota Polresta Tangerang, Provinsi Banten membanting mahasiswa yang melakukan unjuk rasa. Serta insiden ketiga pada yang sama, yaitu anggota Satlantas Polresta Deli, Provinsi Sumut melakukan penilaian terhadap pengendara sepeda motor.

Terdapat 11 Arah atau cara bertindak yang tertua dalam telegram Polri tersebut ditujukan kepada para Kasatwil dan Kapolda. Di antaranya, mengambil alih kasus untuk mengatasi kelebihan yang terjadi serta memastikan penanganan dilakukan secara prosedural, transparan, dan berkeadilan.

Memberikan petunjuk dan arahan kepada para anggota pada fungsi operasional, khususnya yang berhadapan dengan masyarakat agar pada saat melaksanakan pengamanan atau tindakan kepolisian harus sesuai dengan etika profesi Polri dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

Berikan penekanan dalam pelaksanaan tindakan upaya paksa harus mempedomani SOP tentang urutan tindakan kepolisian sesuai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Selanjutnya, memperkuat pengawasan, pengamanan dan pendampingan oleh fungsi Propam baik secara terbuka maupun tertutup pada saat pelaksanaan unjuk rasa atau kegiatan upaya paksa yang memiliki kerawanan atau melibatkan massa.

Pada poin terakhir, Kapolri menginstruksikan untuk memberikan sanksi tegas terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya yang berkaitan dengan tindakan berlebihan serta terhadap atasan langsung yang tidak melakukan pengawasan dan pengendalian sesuai tanggung jawab.



Leave A Reply

Your email address will not be published.