Sertifikasi halal untuk obat, kosmetik wajib: menteri

0


Kewajiban sertifikasi halal obat, kosmetik, dan barang konsumsi mulai diberlakukan karena kewajiban tahap kedua telah dimulai sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan wajib sertifikasi halal untuk produk obat, kosmetik, dan barang konsumsi mulai Minggu 17 Oktober 2021, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

“Wajib sertifikasi halal obat, kosmetika, dan barang konsumsi mulai diberlakukan karena kewajibannya tahap kedua telah dimulai sejak 17 Oktober 2021 hingga 17 Oktober 2026,” kata Qoumas dalam keterangan pers yang dikeluarkan di Jakarta, Minggu. .

Pementasan yang bertujuan untuk memastikan produk wajib bersertifikat halal, sebagaimana diatur dalam peraturan, dapat dilaksanakan dengan baik serta mencegah kesulitan yang akan datang terutama para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya, jelasnya.

Cakupan produk dalam asuransi produk halal sangat luas, meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika, dan barang konsumsi yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kebijakan pementasan tidak bisa dielakkan dalam melaksanakan kewajiban bersertifikat halal,” tegasnya.

Kepala Badan Sertifikasi Halal Kementerian (BPJPH) Muhammad Aqil Irham menambahkan, tahapan penetapan sertifikasi halal produk wajib diatur secara rinci dalam Pasal 139 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021.

Berita Terkait: Harapkan program Sehati untuk membantu UMK bangkit selama pandemi: Qoumas

Pasal tersebut mengatur kewajiban sertifikasi halal pada jenis produk dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama meliputi (a) produk makanan dan minuman; (b) bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan penolong produk makanan dan minuman; dan (c) hasil dari penyembelihan dan pelayanan pemotongan.

Sementara itu, Pasal 140 mengatur pementasan wajib sertifikasi halal pada produk tersebut dimulai dari 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.

Tahap kedua dari kewajiban bersertifikat halal diatur dalam Pasal 141 PP Nomor 39 Tahun 2021, yang mencakup berbagai jenis produk, mulai dari obat tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas, hingga barang konsumsi.

“Dalam rangka HUT BPJPH, saya menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, baik kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, ormas, dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menyambut baik pelaksanaan wajib sertifikasi halal tahap kedua ini,” ujarnya.

Untuk itu, Irham menghimbau kepada para pemangku kepentingan untuk terus bersinergi dan mendukung penjaminan produk halal agar berhasil dilaksanakan di Indonesia melalui slogan “beramallah dengan ikhlas, bekerja secara profesional, dan dapatkan hasil yang optimal.

Berita Terkait: BPJPH targetkan sertifikasi halal 15.000 UMK tahun ini

Leave A Reply

Your email address will not be published.