Satgasus Tipikor Polri ke Sulsel kaji kelangkaan minyak goreng

0



Jakarta (ANTARA) – Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Polri melanjutkan kegiatan pengkajian, telaah, dan menganalisis masalah kelangkaan dan fluktuasi harga minyak goreng ke wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel), setelah sebelumnya kegiatan serupa di Jawa Timur.

Kegiatan pengkajian yang dipimpin oleh mantan penyidik ​​senior KPK Budi Agung Nugroho, selaku Ketua Tim Satgasus Tipikor Polri dimulai dari hari Selasa (29/3). Kegiatan ini bekerja sama dengan Ditkrimsus Polda Sulawesi Selatan.

“Kegiatan ini dilakukan atas perintah Kapolri dalam menjaga keamanan pasokan/ketersediaan minyak goreng dan harga harga di pasar menjelang bulan Ramadhan dan menghadapi Lebaran Idul Fitri,” kata Budi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kapolri minta distribusi minyak goreng dikawal ketersediaan

Selain mengkaji permasalahan minyak goreng, Satgas Tipikor Polri juga melakukan pengecekan distribusi pupuk bersubsidi di wilayah tersebut. Kegiatan tersebut diawali dengan pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh sejumlah kepala dinas terkait, produsen dan distributor minyak goreng, termasuk perusahaan pupuk.

Budi menjelaskan, pada pertemuan tersebut meminta meminta data dan informasi terkait konsumsi minyak goreng, alokasi pupuk bersubsidi serta ketersediaan jumlah Bapokting yang dapat disalurkan oleh distributor ke masyarakat di wilayah Sulsel.

“Pertemuan tersebut membahas adanya ketidakakuratan data pendistribusian minyak goreng. Satgasus Pencegahan Tipikor Polri yang mendorong unit kerja terkait untuk memperbaiki data yang dimaksud,” kata Budi.

Kegiatan pengkajian dilanjutkan dengan melakukan pengecekan langsung ke tempat distributor dan penjual minyak goreng kemasan dan curah serta gudang pupuk bersubsidi yang ada di wilayah Sulsel.

Kemudian tim melanjutkan pengecekan di Kilang minyak milik PT Sinar Mas, PT Wilmar dan PT Star yang berada di wilayah Pelabuhan Makassar.

Baca juga: Kapolri minta produsen tingkatkan produksi minyak goreng curah

Hasil pengecekan di PT Sinar Mas data yang diperoleh, masih memiliki persediaan 900 ton per hari Kamis (31/3). Sedangkan PT Wilmar tersedia 263 Ton untuk hari yang sama. Untuk PT Star sendiri, dalam tiga kilang yang berada di daerah, kosong namun telah masuk pasokan sebesar kurang lebih 2000 ton dan dalam menunggu antrian bersandar di pelabuhan.

“Kebutuhan masyarakat Makassar sendiri dalam penggunaan minyak goreng menurut data Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulsel adalah sebesar 314 ton atau 345.000 liter per hari,” kata Budi.

Merujuk data tersebut, menurut Budi, masyarakat di Kota Makassar dan sekitarnya, tidak perlu melakukan pembelian berlebihan (pembelian panik). Karena pasokan minyak goreng ke depan di Kota Makassar akan terus tersedia.

Namun demikian kami tetap memperhatikan perhatian terhadap pola pembelian masyarakat terhadap minyak bumi yang dijual kembali dalam kemasan yang memicu kenaikan harga minyak goreng di pasaran,” kata Budi.

Ia, bila nantinya ditemukan oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan tersebut, Tim Satgassus mendorong masyarakat untuk melaporkan ke Satgas Pangan Polda Sulsel.

Usai bertemu Pemprov Sulsel, Tim Satgasus Pencegahan Tipikor Polri melanjutkan kegiatan menuju Kabupaten Maros untuk meninjau kios Gapoktan guna mengecek pasokan pupuk yang tersedia.

Dalam diskusi diperoleh data dari rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) Provinsi Sulsel sebesar 2,2 juta ton pupuk bersubsidi sementara realisasi alokasi untuk Provinsi Sulsel hanya sebesar 500 ribu ton pupuk bersubsidi.

Budi menambahkan, temuan ini harus menjadi perhatian Dinas Pertanian khususnya bagian penyuluh lapangan untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para petani yang bernaung di kelompok tani agar pendistribusian atau pembagian pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara adil dan merata sesuai besaran realisasi yang diterima oleh area tersebut.

Dalam hal ini juga, Ketua Tim Satgassus Pencegahan Tipikor Polri mengimbau masyarakat khususnya para petani di wilayah Sulsel, agar mempercayakan pembagian pupuk bersubsidi kepada kelompok tani nya, sehingga diharapkan tidak ditemukan lagi petani yang anarkis dalam pengambilan jatah pupuk bersubsidi.

Namun demikian, apabila penyimpangan ditemukan dalam pendistribusian, diharapkan petani segera melaporkan kepada Dinas Pertanian atau PPL di wilayahnya, kata Budi.

Baca juga: Satgasus Tipikor Polri kaji kelangkaan minyak goreng di daerah

Baca juga: Satgasus Tipikor Polri awasi distribusi pupuk bersubsidi

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Nurul Hayat
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Leave A Reply

Your email address will not be published.