PTUN Kabulkan Seluruh Gugatan Dua Warek UIN Jakarta

0


PTNU wajibkan Rektor UIN Jakarta pulihkan nama baik kedua wakil rektor tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang mengajukan permohonan permohonan dua wakil rektor (warek) UIN Jakarta. Dua warek tersebut sebelumnya diberhentikan secara sepihak tanpa alasan yang jelas.

Gugatan dikabulkan oleh PTUN Serang atas nama dua mantan warek UIN Jakarta yakni Prof Dr Andi Faisal Bakti dan Prof Dr Masri Mansoer (mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) terhadap Rektor Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Amany Lubis. PTUN Serang Wajibkan Rektor UIN Jakarta Amany Lubis untuk mengenakan SK pembekuan dan kewajiban untuk merehabilitasi nama baik dan status sebagai wakil rektor.

Majelis Hakim PTUN Serang dalam Putusannya Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG dan Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG menyatakan batal atau tidak sah masing-masing Surat Keputusan pemberhentian tersebut serta memerintahkan kepada Prof Amany sebagai Tergugat untuk pemasangannya. Selain itu, Tergugat juga diwajibkan untuk merehabilitasi nama baik dan kedudukan Penggugat sebagai Wakil Rektor.

Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat Mujahid A Latief mengatakan, dengan dibatalkannya Surat Keputusan pemberhentian dua warek tersebut dari jabatannya sebagai Wakil Rektor, maka SK pemberhentian tersebut tidak lagi memiliki akibat hukum dan tidak ada pilihan lain bagi Rektor UIN Jakarta selain itu.

“Kami berharap Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai pendidik dan pimpinan PTKIN terbesar di Indonesia memberikan contoh yang baik dengan perintah pengadilan, dalam hal ini segera melaksanakan Putusan PTUN Serang,” kata Mujahid dalam rilis yang diterima Republika, Selasa (21/9) .

Menurut Mujahid, dikabulkannya gugatan tersebut karena tidak dapat dibuktikan dengan jumlah dalil dalam gugatannya, antara lain Surat Keputusan pembekuan Prof Andi dan Prof Masri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Mujahid menegaskan, penghargaan tersebut sebagai peringatan kepada pejabat publik atau pimpinan suatu lembaga agar sewenang-wenang menyalahgunakan otoritas yang hanya karena kebencian atau ketidaksukaannya memecat atau memberhentikan seseorang dari suatu jabatan.

“Negara kita adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) konstitusi kita, jadi kita punya aturan utama dalam bernegara, sehingga tidak boleh karena jabatan atau kekuasaannya seseorang melakukan sewenang-wenang, semua harus sesuai prosedur dan hukum ‘due process of law ,” kata Mujahid.

Sebagaumana diketahui, perkara antara Prof Andi dan Prof Masri melawan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini bermula saat keduanya diberhentikan masing-masing dari jabatannya oleh Prof Amany selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Prof Andi diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kerjasama Prof Masri diberhentikan dari jabatan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

Pemberhentian terhadap Prof Masri dan Prof Andi diingat karena terkait dengan pembangunan asrama mahasiswa. Di mana berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh UIN Watch dalam pembangunan asrama tersebut terdapat dugaan tindak pidana dan penggelapan.

Pasalnya, asrama yang dibangun bukan merupakan asrama mahasiswa UIN Jakarta. Namun, asrama salah satu organisasi ekstra yang kemudian ditulis dan diajukan dengan proposal permohonan bantuan untuk pembangunan gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Oleh karena itu, UIN Watch melaporkannya kemudian ke polisi (Polda Merto Jaya). Dalam laporan ini pelapor nama Prof Andi dan Prof Masri sebagai saksi. Untuk diketahui pencantuman nama Prof Andi dan Prof Masri tanpa konfirmasi atau pengetahuan keduanya.

Lebih lanjut, kasus pembagunan asrama mahasiswa tersebut semakin ramai, sebanyak 22 dosen mengirimkan surat permintaan klarifikasi ke Menteri Agama, tapi tidak ada tanggapan. Selain itu sebanyak 126 dosen mengirimkan surat ke Senat untuk meminta agar kasus tersebut diberikan dan dibentuklah Mahkamah Etik (ME) untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi sampai saat ini tidak ada dibentuk ME yang dimaksud. Sebagai catatan, baik Prof Andi maupun Prof Masri tidak terlibat di dalamnya.

Namun demikian, Prof Andi dan Prof Masri tidak menjadi bagian dari pelaporan dan “keramaian” tersebut. Sehingga, keduanya kemudian diberhentikan tanpa melalui prosedur yang sah/benar.

Adapun alasan pemberhentian sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Rektor bernomor 167 dan 168 tahun 2021 yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2021 adalah karena sudah dianggap tidak dapat bekerja sama lagi dalam tugas kedinasan.

Tidak terima dengan pemberhentian tersebut Prof Andi dan Prof Masri melalui kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Mujahid A. Latief menempuh sejumlah jalur hukum. Mulai dari mengajukan surat, banding administratif kepada Agama RI, hingga mengajukan gugatan ke PTUN Serang pada tanggal 10 Mei 2021.



Leave A Reply

Your email address will not be published.