PPATK mengumpulkan kerugian akibat kerugian negara Rp17,38 triliun 2018

0



Kami akan terus membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang setiap hari menyampaikan informasi kepada kami untuk mendapat hasil analisis terkait kasus di bidang perpajakan

Jakarta (ANTARA) – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu penerimaan negara sepanjang 2018-2020 melalui pemanfaatan hasil pemeriksaan dan denda sebesar Rp10,85 miliar, uang pengganti kerugian negara Rp17,38 triliun serta jumlah aset yang disita.

“Kami akan terus membantu Direktorat Jenderal (DJP) yang setiap hari menyampaikan informasi kepada kami untuk mendapat hasil analisis terkait bidang perpajakan,” kata Ivan Yustivandana dalam acara Forum Hukum PPATK 3 di Jakarta, Kamis.

Sementara untuk menyampaikan hasil analisis PPATK pada 2021 terkait kasus pidana korupsi juga berkontribusi pada pemasukan bagi keuangan negara dalam bentuk denda sebesar Rp1 miliar serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp20,96 miliar dan 77 ribu dolar AS.

Ivan menjelaskan tindak pidana korupsi dan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana tindak pidana uang.

Berdasarkan hasil penilaian nasional di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemberantasan korupsi 2021, menetapkan korupsi sebagai satu tindak pidana yang berisiko tinggi dan diikuti dengan tindak pidana perpajakan.

Meski demikian, Ivan memastikan aturan anti pencucian uang dan sumber daya yang telah dibangun melalui penerapan UU 15/2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU 25/2003 yang kemudian diamandemen menjadi UU 8/2010.

Penerapan Undang-Undang tersebut dinilai mampu mendisrupsi aktivitas pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana bidang perpajakan termasuk pajak karbon.

Ivan menegaskan mengganggu pencucian uang melalui anti pencucian uang dan efektivitas ikatan di Indonesia dapat berjalan dan optimal jika dilakukan secara bersinergi dan solid antara sektor publik dan privat.

Sinergi dengan instansi penegak hukum juga perlu dioptimalisasikan dalam rangka perbaikan aset dan aset negara dari tindak pidana korupsi, tindak pidana di bidang perpajakan dan tindak pidana tindak pidana uang.

Ivan berharap melalui tindakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan pada 2022 dapat mendukung optimalisasi penerimaan negara serta mendisrupsi tindak pelanggaran atas tindak tindak tindak tindak pidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana perpajakan.

“PPATK meyakini bahwa upaya kolaborasi ini dapat menjadi cerita sukses bersama antara sektor publik dan privat dalam melakukan perbaikan aset,” tegas Ivan.

Baca juga: PPATK: Penerapan pajak karbon mungkin menimbulkan kebocoran penerimaan
Baca juga: Siapkan generasi antipencucian uang, PPATK gelar lomba debat mahasiswa
Baca juga: Bekukan 29 rekening, PPATK telusuri dana hingga ke luar negeri

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Redaktur: Faisal Yunianto
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Leave A Reply

Your email address will not be published.