Polda Sulsel rampungkan pemberkasan kasus korupsi RS Batua

0



Iya (rampung). Ini sementara dikoordinasikan untuk dilimpahkan di depan,

Makassar (ANTARA) – Subdit Penyidik ​​Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) merampungkan perkara dan segera melimpahkan pembangunan berkas dugaan dugaan korupsi Rumah Sakit Umum tipe C Batua Makassar, Sulawesi Selatan.

“Iya (rampung). Ini sementara dikoordinasikan untuk dilimpahkan pada pekan depan,” kata Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel Kompol Fadli, di Makassar, Kamis.

Pelimpahan berkas perkara tersebut, kepada tim penyidik ​​Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, akan disertakan barang bukti, termasuk 12 tersangka yang berkasnya dinyatakan lengkap atau P21.

Sebanyak 12 tersangka itu, masing-masing berinisial AN, SR, MA, FM, HS, MW, AS, RP, AIHS, DR, ATR dan MK. demikian demikian, Kompol Fadli belum memberi kabar kapan pelimpahan itu bersama pengunjungnya dilaksanakan.

Dalam kasus itu, Polda Sulsel telah menetapkan 13 orang tersangka, 12 orang berkasnya dinyatakan lengkap, sedangkan satu tersangka lainnya berinisial EHS berkasnya tertunda dilimpahkan karena belum dirampungkan.
Baca juga: Satu tahanan Kejagung terkonfirmasi positif COVID-19 menahan ke RS

Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Penerangan Hukum Kejati Sulsel Idil mengatakan ada rencana pelimpahan itu (P22) dan berkoordinasi dengan penyidik ​​polisi setempat.

“Iya betul. Nanti disampaikan kalau sudah ada barang bukti dan tersangkanya,” ujar Idil membenarkan.

Sebelumnya, penyidik ​​Polda Sulsel telah menetapkan 13 tersangka dan dikenakan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke 1E KUHP .

Proyek pembangunan Rumah sakit tipe C itu berada di Jalan Abdullah Daeng Sirua, Kecamatan Manggala dengan anggaran Rp25,5 miliar yang dikerjakan oleh PT Sultana Nugraha (SN) pada tahun 2018.

Hasil audit BPK ditemukan kerugian negara sebesar Rp22 miliar.

Diduga ada pengaturan pemenang tender dalam kasus itu oleh Pokja II. Pekerjaan proyek yang dilakukan oleh PT SA kemudian disubkontrakkan kepada AIHS untuk menjalankan proyek tersebut. Belakangan tidak sesuai kontrak dan spesifikasinya termasuk adendum (perubahan kontrak).
Baca juga: Bekas pejabat Kementerian Kesehatan 2,5 tahun penjara
Baca juga: Jaksa tiga pemeriksaan dugaan korupsi RSUD Lombok Utara

Pewarta: M Darwin Fatir
Redaktur: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.