Perlu mempertimbangkan wabah PMK sebelum melakukan Qurban

0


Dalam satu atau dua hari ini, kami akan berkoordinasi dengan ormas Islam untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang status ibadah kurban dan tata cara kurban di tengah maraknya wabah PMK di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) – Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) harus diwaspadai sebelum melaksanakan ritual kurban pada Idul Adha Juli 2022, kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Karena Qurban bersifat sukarela (sunnah muakkadah) dan tidak wajib, menunda penyembelihan hewan untuk Idul Fitri jika kondisinya tidak menguntungkan tidak akan berdosa bagi umat Islam, tambahnya.

“Perlu saya tekankan bahwa Qurban adalah sunnah muakkadah (perbuatan sukarela), yang terpuji sunnah tapi itu tidak wajib. Artinya, jika dalam kondisi tertentu Qurban tidak dapat dilaksanakan, umat Islam tidak boleh memaksakan diri, dan mereka dapat mencari alternatif lain yang memungkinkan,” kata Qoumas usai menghadiri rapat di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Berita Terkait: Pemerintah akan membatasi pergerakan ternak untuk menggagalkan penularan PMK

Kementerian akan mengeluarkan peraturan baru tentang pemotongan hewan untuk Qurban di tengah wabah PMK di Indonesia karena permintaan ternak, terutama sapi dan kambing, meningkat menjelang Idul Adha, katanya.

Kementerian akan bekerja dengan organisasi keagamaan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan penduduk Muslim tentang sifat sukarela dari ritual penyembelihan hewan, kata menteri.

“Dalam satu atau dua hari ini kami akan berkoordinasi dengan ormas Islam untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang status ibadah kurban dan tata cara kurban di tengah maraknya PMK di Indonesia,” ujarnya.

Dia menegaskan, kementeriannya juga akan mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh satgas wabah PMK baru yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto.

Berita Terkait: Wapres Amin desak rumah jagal jaga ternak untuk cegah PMK

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan membatasi pergerakan ternak di 1.765 kecamatan yang dianggap sebagai “zona merah” wabah PMK.

Ia menginformasikan, 1.765 kecamatan merupakan 38 persen dari 4.614 kecamatan secara nasional.

Pemerintah juga akan melakukan pengadaan 28–29 juta dosis vaksin PMK tahun ini dengan menggunakan dana dari anggaran Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), tambahnya.



Berita Terkait: PMK: Peternak mendapatkan kompensasi Rp10 juta untuk setiap sapi yang disembelih

Berita Terkait: Pemerintah setuju penggunaan anggaran KPC-PEN untuk pengadaan vaksin PMK

Leave A Reply

Your email address will not be published.