Perlu kerja sama yang optimal untuk menegakkan kebijakan karantina: Ketua DPR

0


Jakarta (ANTARA) – Diperlukan kerja sama yang optimal dari semua pihak dalam penegakan kebijakan karantina agar masyarakat tidak memanfaatkannya untuk melakukan perbuatan melawan hukum, kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Mengoptimalkan kerjasama dengan TNI dan Polri agar masyarakat tidak memanfaatkan kebijakan karantina (untuk perbuatan melawan hukum), termasuk kasus hasil tes PCR palsu harus dikawal dengan sebaik-baiknya,” kata Maharani dalam keterangannya. diterbitkan di sini pada hari Jumat.

Dia menyoroti pelanggaran karantina oleh pelancong internasional dan meminta gugus tugas COVID-19 untuk lebih waspada terhadap potensi kasus orang yang melanggar proses karantina.

Berita Terkait: Kodam Jaya evaluasi lokasi karantina WNI

Dia meminta satgas untuk menegakkan aturan karantina secara ketat, termasuk memastikan orang yang datang dari luar negeri menjalani tes PCR lagi pada saat kedatangan.

“Hati-hati terhadap yang berusaha menghindari aturan karantina. Kami berharap petugas memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar UU Karantina,” ujarnya.

Menurut Maharani, pemerintah telah melonggarkan kebijakan tersebut sehingga dia mengharapkan kepatuhan yang lebih baik dari masyarakat.

Ketua DPR juga meminta pengertian dari masyarakat Indonesia dan pemudik asing mengenai aturan karantina lima hari bagi pemudik internasional karena kebijakan itu diperlukan demi keselamatan semua orang.

“Perlu kita perhatikan bagaimana para atlet dan ofisial di PON XX Papua itu disiplin dalam mengikuti aturan. Meski mereka datang dengan tujuan memperjuangkan daerahnya, semua kontingen diperintahkan untuk menjalani karantina sebelum dan sesudah tiba di lokasi. tempat itu,” katanya.

Berita Terkait: Indonesia memberlakukan peraturan baru untuk pelancong internasional

Leave A Reply

Your email address will not be published.