Pengenaan pajak karbon ditunda hingga Juli 2022: menteri

0


Jika harga berbeda, mereka mungkin akan menyebabkan kebocoran.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginformasikan bahwa pengenaan pajak karbon ditunda hingga Juli 2022 karena pemerintah masih menyinkronkan road map penerapan pajak tersebut.

Berbicara di Forum Hukum ke-3 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta, Kamis, dia mengatakan, sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), kebijakan itu awalnya akan diterapkan mulai 1 April 2022.

Namun, penundaan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu program pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah masih berkoordinasi untuk menyinkronkan road map agar implementasi kebijakan berjalan dengan baik, kata menteri.

Ada sejumlah kesulitan terkait pengenaan pajak karbon karena perdagangan karbon internasional membutuhkan kesepakatan global bersama, katanya.

Ada perbedaan penerapan pajak di setiap negara, terutama mengenai besaran pajak, sehingga road map pengenaan pajak karbon harus disiapkan dengan baik, katanya.

Misalnya, pajak karbon per ton CO2e di Jepang adalah US$3, Prancis US$49, Spanyol US$17,48, dan Kolombia US$4,45.

Apalagi, menurut perhitungan, jika masyarakat internasional berhasil mengatasi perubahan iklim, harga karbon bisa mencapai US$125.

“Kalau harganya berbeda, kemungkinan akan terjadi kebocoran. Pengembangan rezim pasar dan desain kebijakan karbon cukup rumit,” kata Indrawati.

Oleh karena itu, dia meyakinkan pemerintah Indonesia akan memberlakukan kebijakan tersebut secara hati-hati dan bertahap, terutama di tengah situasi pandemi dan upaya pemulihan ekonomi nasional.

“Bencana perubahan iklim hampir pasti terjadi mengingat tren kenaikan suhu global,” tambahnya.

Sebelumnya, Menkeu menyampaikan bahwa penerapan pajak karbon merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen sendiri atau sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, sesuai dengan target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional.

Berita Terkait: Permintaan peluang ekonomi hijau untuk Indonesia: BI
Berita Terkait: Pajak karbon langkah mewujudkan Indonesia Emas sejak dini: Bappenas

Leave A Reply

Your email address will not be published.