Pengadilan HAM Eropa: Turki harus ubah UU pendaftaran presiden

0



Istanbul (ANTARA) – Pengadilan hak asasi manusia Eropa pada Selasa Turki undang-undang tentang permintaan presiden mengubah yang dipakai untuk menuntut ribuan orang.

Permohonan itu dikemukakan setelah pengadilan itu memutuskan bahwa membebaskan seorang pria di bawah undang-undang tersebut kebebasan ekspresi.

Vedat Sorli pada 2017 dijatuhi hukuman penjara 11 bulan yang terletak di atas unggahan karikatur dan foto Presiden Tayyip Erdogan di Facebook yang disertai satir dan kritis.

Tidak ada pembenaran untuk menghentikan dan mencabut pengadilan sebelum atau pengenaan sanksi pidana kepadanya, kata Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR).

Baca juga: Turki panggil 10 dubes asing terkait tokoh filantropi

“Sanksi seperti itu, pada dasarnya, pasti memiliki efek buruk pada kesediaan orang yang bersangkutan untuk mengungkapkan pandangannya tentang hal-hal yang menjadi kepentingan publik,” katanya.

Proses pidana terhadap Sorli “tidak sesuai dengan kebebasan ekspresi,” tambah pengadilan itu.

Ribuan orang telah didakwa dan dijatuhi hukuman atas penghinaan terhadap Erdogan dalam tujuh tahun sejak ia beralih dari perdana menteri menjadi presiden.

Pada 2020, 31.297 investigasi dilakukan terkait dengan tuduhan itu, 7.790 kasus diajukan dan 3.325 hasil hukuman, menurut data Kementerian Kehakiman. Angka tersebut sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Erdogan: Turki akan membeli lebih banyak sistem rudal S-400

Sejak 2014, saat Erdogan menjadi presiden, 160.169 investigasi dilakukan atas kasus-kasus presiden, 35.507 kasus diajukan dan ada 12.881 hukuman.

Dalam kasus-kasus awal tahun ini, pengadilan menghukum politisi pro-Kurdi Selahattin Demirtas selama 3 tahun 6 bulan karena menghina Erdogan, salah satu hukuman atas kejahatan tersebut, menurut pengacara Demirtas.

ECHR mengatakan undang-undang Turki tentang komentar terhadap presiden memberi status istimewa atas upaya warga negara menyampaikan informasi dan pendapat tentang sang kepala negara.

ECHR menyatakan-undang tersebut harus diubah untuk memastikan orang-orang memiliki kebebasan berpendapat dan menyampaikan gagasan tanpa campur tangan pihak untuk mengaktifkan pelanggaran yang ECHR temukan dalam kasus Sorli.

Sumber: Reuters

Baca juga: Soal Afghanistan, Turki tak akan jadi “unit penampungan migran Eropa”
Baca juga: Turki kecam larangan berhijab Uni Eropa

Penerjemah : Mulyo Sunyoto
Editor: Anton Santoso
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.