Pemerintah tunda penerapan pajak karbon

0


Jakarta (ANTARA) – Kementerian Keuangan menunda rencana penerapan pajak karbon mulai Juli 2022, kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.

“Pemerintah mempertimbangkan untuk meninjau kembali penerapan pajak karbon pada Juli 2022,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Regulasi pendukung pajak karbon masih dalam tahap finalisasi oleh seluruh kementerian dan lembaga (K/L), termasuk Kementerian Keuangan, tambahnya.

Penyusunan regulasi akan mempertimbangkan semua aspek, termasuk pengembangan pasar karbon, pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional (NDC), dan kesiapan sektor.

Selain itu, pemerintah juga mewaspadai kondisi perekonomian yang masih dibayangi gejolak global, sehingga perlu diantisipasi secara matang.

Sementara itu, peningkatan pasar karbon merupakan langkah yang masih perlu dilakukan mengingat sangat penting bagi pencapaian NDCs.

“Kami sedang menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait dan ini akan melengkapi penerapan pajak karbon,” kata Kacaribu.

Namun, dia memastikan, pemerintah tetap menargetkan penerapan pajak karbon untuk pertama kali pada PLTU dengan mekanisme cap and tax pada 2022, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berita Terkait: Pengenaan pajak karbon ditunda hingga Juli 2022: menteri

Pemerintah juga terus mempertimbangkan untuk menerapkan pajak karbon pada tahun 2022 sebagai penggerak kebijakan strategis yang akan dipamerkan pada KTT G20.

Kebijakan pajak karbon akan memperkuat komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 persen secara mandiri dan sebesar 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030, menurut Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Kebijakan ini akan berdampak pada perilaku industri dan masyarakat untuk memproduksi dan mengkonsumsi produk dengan emisi gas rumah kaca yang rendah,” kata Kepala Badan Biologi dan Lingkungan BRIN, Iman Hidayat dalam webinar “Menuju Era Inovasi dan Investasi Hijau,” yang diakses secara virtual dari sini pada Senin.

Hidayat menyoroti penerapan pajak karbon dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) juga akan memperkuat komitmen Indonesia untuk mencapai target net-zero emisi pada 2060 atau lebih awal.

UU HPP akan menjadi dasar penerapan pajak karbon di Indonesia selain peraturan turunan undang-undang lainnya, tambahnya.

“Kebijakan ini (pajak karbon) perlu kita dukung karena ini kebijakan pemerintah yang memang berwawasan lingkungan,” ujarnya.

Melalui penerapan pajak karbon, para pelaku usaha di Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam mengelola usahanya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendorong ekonomi hijau sekaligus mengembangkan industrinya.

Berita Terkait: Perlu kebijakan pendukung untuk mengurangi dampak sosial dari pajak karbon: BRIN
Berita Terkait: Pajak karbon mendukung upaya untuk menurunkan emisi GRK: BRIN

Leave A Reply

Your email address will not be published.