Pemerintah terbitkan peraturan pajak pertambangan batu bara untuk mendongkrak penerimaan negara

0


Terbentuknya kepastian hukum yang lebih baik mengenai pajak penghasilan dalam peraturan pemerintah diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha pertambangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pajak dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pertambangan Batubara yang ditetapkan pada 11 April 2022.

“Peraturan tersebut merupakan tonggak penting (untuk dijadikan) sebagai landasan hukum konvergensi kontrak yang pada akhirnya akan membentuk rezim perizinan (usaha) untuk meningkatkan penerimaan negara,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Dikeluarkan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur bahwa kontrak pertambangan yang habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan mempertimbangkan kondisi penerimaan negara.

Peraturan pemerintah bagian pertama menjelaskan tentang pelaksanaan pembayaran pajak penghasilan bagi pelaku usaha pertambangan batubara, antara lain pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), pemegang IUPK, IUPK sebagai pemegang Kontrak/Perjanjian Operasi Lanjutan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara ( pemegang PKP2B).

“Terbentuknya kepastian hukum yang lebih baik mengenai pajak penghasilan dalam peraturan pemerintah diharapkan dapat memudahkan pelaku usaha pertambangan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya,” kata kepala BKF.

Sementara itu, pada bagian kedua, peraturan tersebut mengatur bahwa tarif PNBP untuk produksi batubara akan diterapkan secara bertahap kepada pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian Operasi sesuai Harga Acuan Batubara (HBA).

Oleh karena itu, jika HBA rendah, maka PNBP untuk produksi batu bara juga akan ditetapkan rendah, begitu pula sebaliknya. Sehingga tidak membebani pelaku usaha.

Selain itu, untuk meningkatkan alokasi batu bara untuk industri dalam negeri, pemerintah telah menetapkan tarif PNBP tunggal yang lebih rendah sebesar 14 persen untuk penjualan batu bara dalam negeri.

“Penerapan regulasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan pendapatan negara yang berkelanjutan untuk memperkuat kondisi fiskal ke depan,” tambah Kacaribu.

Berita Terkait: Pemerintah cabut larangan ekspor 139 perusahaan tambang batu bara
Berita Terkait: Pemerintah imbau generasi muda tingkatkan nilai tambah industri pertambangan

Leave A Reply

Your email address will not be published.