Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Harmonisasi Kebijakan COVID-19: Peneliti

0


Jakarta (ANTARA) – Peneliti Indonesia Institute, lembaga swadaya masyarakat, menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan pengendalian COVID-19 pemerintah pusat dan daerah untuk mencegah tumpang tindih dan konflik kebijakan.

“Jika pemda menginisiasi regulasi baru, mereka perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, karena kerukunan pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam penanganan pandemi nasional,” kata Manajer Riset dan Program Lembaga, Arfianto Purbolaksono, katanya di Jakarta, Kamis.

Dia menyarankan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat hierarki pemerintahan untuk memastikan peraturan daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, termasuk langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19.

“Meskipun diperlukan hierarki, pemerintah pusat juga harus memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk menyesuaikan langkah-langkah penanganan pandemi COVID-19 yang diterapkan di daerah masing-masing, karena setiap peraturan harus mempertimbangkan situasi aktual di daerah,” jelas Purbolaksono.

Sementara itu, penerapan sanksi terhadap pemerintah daerah yang menyimpang dari arahan pemerintah pusat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan keseragaman regulasi, ujarnya.

“Dalam konteks hubungan otoritas pusat-daerah, seringnya sanksi terhadap pemimpin daerah dapat menyebabkan pemusatan kekuasaan ke pemerintah pusat,” Purbolaksono mengingatkan.

Berita Terkait: Pemerintah melonggarkan beberapa kebijakan saat penularan COVID-19 berkurang

Disharmoni regulasi yang terlihat pada masa darurat nasional COVID-19 antara lain perbedaan penerapan karantina dan pembagian manfaat sosial, kata peneliti dan menyoroti konflik regulasi menjelang PON XX Oktober lalu.

“Sesaat sebelum PON, ada satu perangkat daerah di Papua yang mengusulkan penerapan karantina wilayah untuk menghentikan penularan COVID-19 yang terjadi di daerah, namun usulan mereka bertentangan dengan peraturan yang ada,” katanya.

Persoalan selama pendistribusian manfaat sosial COVID-19 diperumit dengan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, ujarnya.

“Empat regulasi yang ada yang menjadi acuan pendataan penerima dan pendistribusian manfaat sosial hanya untuk situasi nonbencana, sehingga tidak heran jika terjadi ketimpangan data antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Purbolaksono.

Berita Terkait: Kebijakan tanggap COVID-19 agar tidak melemahkan demokrasi: Menteri Marsudi

Leave A Reply

Your email address will not be published.