Pemerintah Indonesia terus menindak penambangan ilegal

0


Apalagi kegiatan tersebut membuat negara kehilangan pendapatannya dari PNBP dan PNBP.

Jakarta (ANTARA) – Kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindak pidana dan akan terus ditindak oleh Pemerintah Indonesia, demikian menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam webinar, Rabu. Meningkatnya harga pasar komoditas mineral dan batubara selama setahun terakhir telah meningkatkan kegiatan penambangan liar yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

Pemerintah mencatat ada 3,7 juta orang yang melakukan kegiatan penambangan liar di 2.741 lokasi, dengan 133 lokasi di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan 480 di luar, sedangkan 2.128 lokasi belum teridentifikasi.

“Oleh karena itu, kementerian akan mengidentifikasi lokasi dengan Dinas ESDM setempat dan polisi,” tegas Tasrif, mengingat penambangan liar dapat merusak kegiatan usaha pemegang izin resmi.

Kegiatan tersebut juga dapat membahayakan keselamatan pekerja, karena tidak mengikuti kaidah penambangan yang benar dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, antara lain banjir, penggundulan hutan, tanah longsor, dan penurunan kesuburan tanah.

Penambangan liar juga dapat menimbulkan masalah sosial dan gangguan keamanan.

“Kegiatan ini mengurangi penerimaan negara dari PNBP dan PNBP,” tambah Tasrif.

Kerugian tersebut diperkirakan setara dengan separuh PNBP yang diperoleh Direktorat Mineral dan Batubara kementerian.

Karena itu, Komisaris Jenderal Agus Andrianto, Kepala Bareskrim Polri, mengatakan pihaknya telah menyusun strategi preemtif, preventif, dan represif untuk menangani penambangan liar.

Strategi pertama yang dilakukan oleh kepolisian bekerja sama dengan kementerian adalah melakukan inventarisasi lokasi penambangan liar, serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang dampak lingkungan dari kegiatan tersebut.

Selain itu, strategi preemptive juga akan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan pembinaan kepada penambang tentang penggunaan teknologi penambangan yang ramah lingkungan dan sederhana.

Selanjutnya, strategi preventif akan melibatkan pemantauan seluruh rantai proses penambangan, mulai dari penerbitan izin, produksi, hingga distribusi.

Polisi juga akan melakukan patroli di lokasi penambangan, melakukan pembatasan, dan memberikan peringatan di lokasi-lokasi potensial penambangan ilegal.

Sementara itu, strategi yang lebih ketat akan dilakukan dengan menyelesaikan konflik yang muncul, dengan mengutamakan pemanfaatan kearifan lokal.

Penegakan hukum akan digunakan sebagai upaya terakhir terhadap pelaku yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian aset negara.

Selain itu, polisi akan menindak tegas aparat penegak hukum dan birokrat yang terlibat dalam melindungi para pelaku penambangan liar.

Leave A Reply

Your email address will not be published.