Pemerintah cairkan bantuan tunai minyak goreng Rp300.000

0


Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga…

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah akan memberikan bantuan tunai senilai total Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta PKL untuk membantu meringankan beban mereka akibat kenaikan harga minyak goreng.

“Kami akan memberikan bantuan Rp100 ribu setiap bulan. Pemerintah akan memberikan bantuan selama tiga bulan, yang akan dibayarkan di muka pada April 2022,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam siaran video di saluran YouTube Sekretariat Presiden di Jumat.

Bantuan tersebut diberikan karena harga minyak goreng meningkat signifikan mengikuti lonjakan harga minyak sawit internasional, tambahnya.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Berita Terkait: Kapolri Desak Perusahaan Minyak Goreng Tingkatkan Produksi

“Bantuan tersebut akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta 2,5 juta PKL yang berjualan gorengan,” kata Presiden.

Ia juga meminta kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, TNI, serta Polri, untuk mengoordinasikan penyaluran bantuan.

Sebelumnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Kelapa Sawit yang diterbitkan pada 27 Januari 2022 menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter, sederhana. minyak goreng kemasan Rp13.500/liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp14 ribu/liter.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi telah menetapkan pada Februari 2022 bahwa stok minyak di tiga kota besar Indonesia—Medan (provinsi Sumatera Utara), Surabaya (provinsi Jawa Timur), dan Jakarta—selesai.

Dengan demikian, pemerintah mencabut peraturan tersebut pada 17 Maret 2022 dan menetapkan harga minyak goreng curah sebesar Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kilogram (kg).

Harga yang ditetapkan akan disubsidi oleh pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Berita Terkait: Badan Pangan Nasional Didesak Miliki Kewenangan Pengelolaan Minyak Goreng

Leave A Reply

Your email address will not be published.