Menteri menggarisbawahi pentingnya perumahan inklusif

0


Pembangunan perumahan inklusif memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta pada umumnya

Jakarta (ANTARA) – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menekankan pentingnya perumahan inklusif berdasarkan prinsip keadilan bagi seluruh elemen masyarakat.

“Sangat penting untuk mengembangkan konsep perumahan inklusif yang mengedepankan prinsip keadilan, sehingga semua elemen masyarakat dapat memperoleh perumahan yang aman, layak, dan terjangkau, termasuk mereka yang berasal dari kalangan berpenghasilan rendah,” kata Hadimuljono saat ditemui di Indonesia online. Seminar Forum Perumahan di sini, Kamis.

Menkeu mencatat bahwa penyediaan perumahan yang aman, layak, dan terjangkau bagi kesejahteraan warga merupakan bagian dari agenda pemerintah yang sejalan dengan tujuan 11 SDGs untuk menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Dia menilai saat ini kondisi pembangunan perumahan di Tanah Air belum ideal. Orang-orang dari golongan berpenghasilan tinggi tinggal di pusat kota, dengan layanan transportasi yang mudah diakses untuk memfasilitasi aktivitas mereka. Di sisi lain, beberapa masyarakat berpenghasilan rendah masih tinggal di pinggiran kota yang biaya transportasinya lebih mahal.

“Pembangunan perumahan inklusif memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta pada umumnya,” ujarnya.

Hadimuljono mengatakan, penyediaan perumahan inklusif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan berat, antara lain rendahnya persentase KPR terhadap PDB dibandingkan negara lain yang hanya berkisar 2,9 persen.

Selain itu, isu beberapa rumah tidak layak huni dan backlog perumahan masih terus berlanjut. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah keluarga yang tinggal di rumah layak, dari 56 persen menjadi 70 persen, atau setara dengan 11 juta keluarga.

“Kita semua percaya bahwa urbanisasi tidak hanya akan dipandang sebagai beban tetapi juga sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dapat direncanakan dengan baik, dikelola dengan regulasi yang jelas, dan disediakan anggaran yang memadai,” tegas Menteri Hadimuljono.

Berita Terkait: BRI, BP Tapera berkolaborasi berikan pembiayaan rumah murah
Berita Terkait: Kementerian PUPR dorong pembangunan perumahan di pulau-pulau terluar
Berita Terkait: Kementerian PUPR terus dorong Program Sejuta Rumah

Leave A Reply

Your email address will not be published.