Mendagri tegur daerah yang realisasi anggarannya rendah

0


Lebih dari Rp700 triliun anggaran telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah terkait rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Percepatan realisasi APBD merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet paripurna,” katanya dalam keterangan yang dirilis di Jakarta, Kamis.

Dia menegaskan, realisasi anggaran penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Karnavian, belanja daerah akan mendorong peningkatan peredaran uang di masyarakat karena dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, belanja tersebut dapat merangsang pihak swasta yang pendapatannya menurun akibat pandemi COVID-19, ujarnya.

Lebih dari Rp700 triliun anggaran telah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kata menteri.

Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan asli daerah dan sumber keuangan lainnya, sesuai dengan undang-undang, tambahnya.

Selain itu, ada beberapa daerah dengan realisasi ABPD rendah yang harus mempercepat belanja, ujarnya.

“Jika ada kontrak yang harus dibayar pada akhir tahun, bisa menggunakan APBD untuk membayarnya sesuai aturan,” sarannya.

Berita Terkait: Presiden perintahkan percepatan realisasi APBD

Untuk percepatan realisasi anggaran, Karnavian juga mengatakan akan memantau dan mengevaluasi realisasi anggaran setiap minggunya.

Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal dan Ditjen Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi anggaran.

Menurut data dirjen, per 19 November 2021, baru 8 provinsi dari 34 provinsi yang realisasi anggarannya di atas 70 persen.

Sementara realisasi anggaran di berbagai provinsi seperti Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Jambi di bawah 70 persen.

Data juga menunjukkan bahwa beberapa kabupaten seperti Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, dan Kupang memiliki realisasi APBD di bawah 50 persen.

Selain itu, ada kota-kota yang realisasi belanjanya relatif rendah, antara lain Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, dan Palembang, sesuai ditjen.

Berita Terkait: Wapres minta pemerintah Aceh memacu penyerapan anggaran daerah

Leave A Reply

Your email address will not be published.