Membangun Provinsi Merauke dan Papua Selatan dalam Penantian

0


Usai secara resmi membuka Pesta Olahraga Nasional PON ke-20 Papua pada Sabtu malam, Presiden Joko Widodo melanjutkan kunjungan kerjanya pada Minggu dengan meresmikan beberapa proyek infrastruktur di Kabupaten Merauke.

Proyek infrastruktur yang diresmikan Presiden dalam kunjungannya ke Merauke yang cepat atau lambat akan menjadi ibu kota provinsi baru di Papua antara lain terminal penumpang baru Bandara Mopah dan pos lintas batas terpadu Sota.

Dalam kunjungan kerjanya, ia didampingi oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Saat meresmikan terminal penumpang baru Bandara Mopah seluas 7.200 meter persegi, Presiden yang akrab disapa Jokowi mengungkapkan, bandara tersebut mampu menampung 638.000 penumpang per tahun.

Berita Terkait: Empat Kabupaten Papua Bisa Jadi Provinsi Papua Selatan: Mendagri
Berita Terkait: Jokowi meresmikan terminal Bandara Mopah di Merauke

Di Merauke, Presiden Jokowi juga meresmikan Rumah Sakit Umum LB Moerdani yang keberadaannya akan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi warga Merauke dan peserta Pesta Olahraga Nasional PON Papua.

Saat menyampaikan sambutannya pada peresmian Pos Lintas Batas (PLBN) Sota, ia menyoroti pentingnya kawasan perbatasan bagi Indonesia karena berfungsi sebagai beranda depan Indonesia yang mewakili citra bangsa.

Oleh karena itu, mereka harus dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan berkembangnya kawasan perbatasan dengan baik akan membawa kemajuan Indonesia yang membanggakan bagi seluruh bangsa, menurut Presiden Jokowi.

Untuk itu, selama tujuh tahun terakhir, ia memerintahkan instansi terkait untuk membangun kembali berbagai pos lintas batas di seluruh nusantara.

Namun, pembangunan kembali posko-posko lintas batas yang telah menjadikan bangsa memiliki citra fisik baru juga harus dituntaskan dengan peningkatan pelayanan publik yang berkesinambungan.

“Memberikan cara baru dalam melayani masyarakat menjadi komitmen kami untuk membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Posko lintas batas Sota diharapkan dapat membantu mendorong pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan meningkatkan pelayanan di kawasan perbatasan darat Indonesia-PNG Kabupaten Merauke.

Pada akhirnya, kehadirannya diharapkan dapat membuat warga sekitar perbatasan memiliki rasa cinta dan bangga yang lebih dalam terhadap Indonesia, kata Presiden Jokowi.

Tercatat sebagai posko lintas batas terpadu kedelapan di Indonesia, dan kedua di Papua setelah PLBN Skouw, PLBN Sota di Kecamatan Sota relatif memiliki fasilitas yang lengkap.

Fasilitas tersebut meliputi gedung komersial, pasar, fasilitas sosial dan umum, tempat ibadah, asrama pekerja, fasilitas akomodasi, fasilitas pejalan kaki, dan area parkir.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi pemerintah yang menerapkan prinsip pemerataan pembangunan daerah di Papua dan provinsi lain di luar Jawa.

Kehadiran beberapa sarana infrastruktur yang baru selesai dibangun di Merauke rupanya akan mendukung keinginan warga Kabupaten Merauke, Bovel Digoel, Mappi, dan Asmat untuk membentuk Provinsi Papua Selatan.

Terkait pemekaran daerah untuk membentuk Provinsi Papua Selatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti “keistimewaan” terkait aspirasi masyarakat di empat kabupaten tersebut.

Hal itu disampaikan Karnavian saat kunjungan kerjanya bersama Menkopolhukam Mahfud MD ke Kecamatan Sota dekat perbatasan Indonesia-Papua Nugini pada 12 September 2021.

Untuk itu, pemerintah akan merevisi UU Otsus Papua, menurut Karnavian, yang sebelumnya mengepalai Mabes Polri sebelum dipromosikan menjadi Kapolri dan kemudian menjadi menteri dalam negeri.

Lebih lanjut Karnavian menyerukan percepatan pembangunan di Papua, sehingga pemekaran daerah untuk membentuk Provinsi Papua Selatan dengan Merauke sebagai ibu kotanya menjadi sangat diperlukan.

Pada tahap awal, Kabupaten Pegunungan Bintang sangat ingin menjadi bagian dari Provinsi Papua Selatan, namun karena kedekatan geografisnya dengan Jayapura, maka disatukan dengan “Divisi Saereri,” katanya.

Mengacu pada peraturan baru, empat kabupaten di Papua Selatan bisa saja membentuk provinsi sendiri, katanya, seraya menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang membahas dan menyiapkan peraturan pemerintah, katanya.

Menteri Koordinator (Menko) Mahfud MD memberi tenggat waktu kepada kementeriannya untuk menyelesaikan peraturan pemerintah tentang pemekaran daerah ini pada 19 Oktober 2021. Masih perlu digabung dengan aspirasi di tingkat akar rumput, kata Karnavian.

Karena itu, Karnavian mendesak para tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat pada umumnya di Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat untuk bersatu padu menyampaikan aspirasinya atas pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Mereka juga harus menulis surat kepada Presiden Indonesia Joko Widodo, katanya, seraya menambahkan bahwa Kabupaten Merauke memiliki potensi besar di bidang pertanian dan perikanan.

Dengan potensi yang sangat besar dan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, ia yakin Papua Selatan akan bangkit menjadi provinsi termaju di tanah Papua.

Berita Terkait: Presiden Jokowi meresmikan posko lintas batas Sota Papua
Berita Terkait: Presiden Jokowi Kunjungi Pasar Sota di Merauke

Leave A Reply

Your email address will not be published.