Koruptor Lawan, Ini Saran Guru Besar Hukum ke Kejagung

0


Kejagung tengah soal kasus mega korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman Hibnu Nugroho tidak memungkiri adanya perlawanan para koruptor (koruptor melawan) kepada Kejaksaan Agung termasuk menggoyang posisi ST Burhanuddin sebagai jaksa agung.

“Ini bagian dari paragdigma. Paradigma untuk melawan,” ujar Hibnu dikutip dalam Podcast resmi Kejaksaan Agung, Rabu (13/10).

Seperti, Kejaksaan Agung saat ini diketahui mengetahui kasus mega korupsi. Antara lain, korupsi ASABRI, Jiwasraya, LPEI, Askrindo Mitra Utama (AMU) dan jumlah mega korupsi lainnya

Hibnu memberikan saran kepada Kejaksaan Agung dalam menghadapi perlawanan para koruptor yakni penegakan hukum termasuk korupsi. Konsistensi yang dimaksud adalah tidak tebang pilih, objektif dan berkelanjutan (sustainable).

“Konsistensi saja pemberantasan korupsinya, dengan konsistensi, masyarakat akan tahu bahwa ini jaksa penuntut, bahwa ini jaksa tidak ada kepentingan, sehingga tidak ada kekkekwatiran dalam masyarakat.” ujarnya.

Ia menambahkan, sehebat apapun penegakan hukum jika tidak didukung dan diikuti oleh masyarakat seperti melaporkan dan sebagainya, tidak akan berguna. Karena itu, kinerja jaksa harus berbasis pada kepentingan masyarakat.

“Apa yang diinginkan masyarakat ini artinya politik hukum harus konsisten. jangan sekarang naik, besok turun,” tambahnya.

Hibnu menilai kinerja kejaksaan saat ini menunjukan kemajuan yang berarti. Pertama, penanganan kasus yang dinilai berjalan profesional dan pada prioritas kasus (pengendali lanjut atau tidaknya perkara).

Kedua, Kejagung saat ini banyak menangani kasus-kasus besar yang merugikan negara dan menyedot perhatian publik.

“Saat ini Perkara besar bukan hanya di KPK, tapi di Kejagung dan ini kasus-kasus naik terus. Ini cerminan keberhasilannya dengan kemampuannya dan integritasnya,” ujarnya.

Hibnu juga mengapresiasi Kejagung yang terbuka untuk publik terkait penanganan oknum-oknum kejaksaan yang melanggar aturan.

“Contohnya Jaksa Cilacap, diambil (ditangkap), bagus itu, membuat daerah lain berbenah,” ujarnya.

Hibnu juga meneliti Restorasi Justice yang saat ini dilakukan Kejaksaan. Ia mengatakan Restorasi Justice tidak hanya bisa diterapkan pada Tindak Pidana Umum, tapi juga dalam tindak pidana korupsi.

Dalam penelitianya, ketika ada temuan korupsi, langsung pendekatan atau mediasi untuk dikembalikan. Hibnu mengatakan pendekatan mediasi menjadi satu hal yang harus dikembangkan para jaksa masa depan.

“Kalau istilah hukumnya SPDP dulu, tapi mediasi penal. jadi jangan sampai semua terintegrasi pada litigasi, yang terjadi adalah over kapasitas,” ujarnya.

Ia mengakui dalam penerapan Restorasi Justice (RJ) tindak pidana korupsi rawan rawan dengan para aktivis atau pengiat korupsi. karena itu, perlu ada dan pelaksanaannya.

“Itu rawan memang untuk dipermainkan. Jadi harus dibatasin. RJ itu ada positif ada negatifnya,” tegasnya



Leave A Reply

Your email address will not be published.