Komisi II-KPU Sepaham soal Masa Kampanye 75 Hari

0


Usulan KPU 90 hari, namun diminta untuk disederhanakan menjadi 75 hari.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan sejumlah kesepahaman dari hasil konsinyering antara pertemuan bersama penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Salah satunya tentang kesepahaman masa kampanye selama 75 hari.


“Usulan KPU 90 hari, diminta oleh seluruh fraksi di Komisi II DPR RI untuk disederhanakan menjadi 75 hari,” ujar Rifqi lewat keterangn tertulisnya, Selasa (17/5).


Kesepakatan mengenai durasi masa kampnye itu memiliki dua catatan penting. Pertama adalah perubahan pengaturan pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa atau logistik pemilu yang lebih simpel, efisien, transparan, dan akuntabel.


“Kedua kami meminta kepada pemerintah dan penyelenggra pemilu untuk segera menyusun kodifikasi hukum acara pemilu,” ujar Rifqi.


Komisi II juga meminta kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk segera menyusun kodefikasi hukum acara pemilu. Hal ini tak hanya akan melibatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu, tetapi juga Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).


“Termasuk DPR RI akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan kodefikasi hukum acara ini. Untuk memastikan waktu penyelesaian sengketa dan kepemiluan di Indonesia bisa tepat waktu dan tidak mengganggu proses pelantikan dan periode jabatan,” ujar Rifqi.


demikian, ia menjelaskan bahwa hasil konsinyering tersebut belum merupakan keputusan resmi antara Komisi II, penyelenggara Pemilu 2024, dan pemerintah. Konsinyering merupakan forum tak formal untuk memandang pandangan tentang kontestasi mendatang.


“Konsinyering ini juga bukan agenda resmi yang menjadi keputusan resmi bersama. Nanti keputusan resminya akan diambil dalam rapat dengar pendapat,” ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.



Leave A Reply

Your email address will not be published.