Ketua DPD minta perlindungan hak, pekerjaan guru PAUD

0


Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah melindungi hak dan pekerjaan guru PAUD di tengah pandemi COVID-19.

“Saya kira pemerintah harus turun tangan untuk melindungi hak dan pekerjaan guru PAUD. Mereka adalah perpanjangan tangan PAUD yang menggantikan peran ibu di rumah. Peran mereka tidak kecil,” katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat. .

Keterbatasan model pengajaran online untuk PAUD menyebabkan guru PAUD menjadi salah satu kelompok yang paling rentan selama masa COVID-19, katanya.

Salah satu kendala yang dihadapi guru PAUD adalah sulitnya mengadaptasi pembelajaran PAUD yang sifatnya sangat psikomotorik ke pembelajaran online, ujar Mattalitti.

“Hal ini menyebabkan sekolah PAUD memberhentikan bahkan memberhentikan gurunya. Apalagi di sekolah PAUD yang dikelola masyarakat dan swasta,” imbuhnya.

Berita Terkait: Ibu Negara di Banyuwangi menanam tanaman hidroponik bersama anak-anak PAUD

Apalagi, kata dia, upah yang diperoleh guru PAUD jauh dari standar upah minimum. Bahkan, banyak di antara mereka yang menjadi guru PAUD secara sukarela tanpa ada kesepakatan yang jelas mengenai upah, tambahnya.

“Karena banyak PAUD yang tidak bisa beroperasi di tengah pandemi, guru PAUD menjadi salah satu kelompok paling rentan yang berisiko kehilangan pekerjaan,” katanya.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan masalah ini dan melakukan intervensi sosial untuk melindungi hak dan pekerjaan guru PAUD.

Pembicara DPD mengatakan guru PAUD dapat terjamin keamanannya dengan menjadikan mereka PPPK (pegawai pemerintah berbasis kontrak) atau dapat diberikan bantuan sosial.

“Karena kelompok ini (guru PAUD) belum mendapat perhatian sejak bantuan tunai (BLT) atau bansos lainnya diluncurkan,” tambahnya.

Berita Terkait: Persetujuan orang tua diperlukan untuk melakukan pembelajaran tatap muka: VP

Leave A Reply

Your email address will not be published.