Kementerian memblokir 151 pemberi pinjaman fintech P2P tanpa izin

0


Banyak aktivitas ilegal menduplikasi situs web entitas berlisensi, membuatnya (tampak) seolah-olah situs web resmi milik entitas ilegal.

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir 151 perusahaan keuangan digital (fintech) peer-to-peer (P2P) lending tanpa izin dan empat entitas lainnya.

Perusahaan yang tidak berizin itu ditemukan Satgas Sadar Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dirjen Aplikasi Informatika Kemenperin Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas fintech (financial technology) lending ilegal.

“Mulai dari pemblokiran hingga upaya penegakan hukum,” jelas Pangerapan dalam siaran pers yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa.

Sejak 2018 hingga Agustus 2021, Satgas Sadar Investasi telah memblokir 3.515 fintech lender ilegal, ujarnya.

Menurutnya, kunci paling efektif untuk memberantas fintech lending ilegal adalah meningkatkan literasi keuangan di masyarakat.

“Kunci utama pemberantasan fintech lending ilegal adalah dengan literasi kepada masyarakat sehingga pasar pemain fintech ilegal akan hilang dengan sendirinya,” jelasnya.

Aplikasi Fintech P2P lending menarik minat masyarakat karena memberikan kemudahan akses pinjaman online, ujarnya.

Berita Terkait: Perkembangan Fintech menunjuk pada percepatan digital bangsa: resmi

Namun, menurutnya, jika orang meminjam uang melalui P2P lender ilegal, ada dampak negatifnya, seperti ancaman dan intimidasi, jika mereka lalai membayar iuran.

Mencermati maraknya fintech P2P lending ilegal, Kepala Satgas Sadar Investasi Tongam L. Tobing mengatakan tren tersebut sangat meresahkan bahkan di tengah pandemi COVID-19, ketika masih ada pemberi pinjaman yang menawarkan pinjaman tanpa izin.

“Saat ini ada tawaran fintech lending ilegal yang memanfaatkan kesulitan keuangan sebagian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” imbuhnya.

Menurutnya, ada beberapa modus operandi yang digunakan entitas fintech tanpa izin untuk menjerat orang.

“Target mereka adalah masyarakat yang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok di masa pandemi ini. Mereka mengenakan bunga tinggi dengan jangka waktu pinjaman pendek,” jelasnya.

Penyedia fintech ilegal ini menawarkan syarat dan ketentuan yang mudah untuk mendapatkan pinjaman, tetapi mereka selalu meminta izin untuk mengakses semua data kontak pengguna aplikasi, tambahnya.

“Ini sangat berbahaya karena data tersebut bisa disebarluaskan dan disalahgunakan untuk menakut-nakuti masyarakat saat menagihnya,” ujarnya mengingatkan.

Tobing mengapresiasi upaya yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam memberantas fintech P2P lending ilegal melalui pemblokiran akses.

Kegiatan tanpa izin sangat mengkhawatirkan dan merugikan masyarakat karena memanfaatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan dan menipu mereka dengan menawarkan keuntungan tinggi yang tidak masuk akal, kata Tobing.

“Banyak kegiatan ilegal yang menduplikasi website entitas berizin, sehingga (seolah-olah) website resmi milik entitas ilegal,” jelasnya.

“Penawaran investasi melalui Telegram adalah ilegal sehingga diharapkan masyarakat tetap waspada dalam mempertimbangkan tawaran tersebut,” ingatnya.

Berita Terkait: Generasi muda harus berhati-hati dalam menggunakan layanan Fintech: APPI

Leave A Reply

Your email address will not be published.