Kebenaran Laporan Dana Kampanye Pilkada tak Bisa Dipastikan

0


KPK menyarankan ada sanksi dikualifikasi jika laporan dana kampanye tidak jujur.

REPUBLIKA.CO.ID,

KPK: Kebenaran Laporan Dana Kampanye Pilkada Masih Rendah

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, kepatuhan terhadap Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) serta Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) calon kepala daerah relatif meningkat. Namun, kebenaran atas laporan tersebut tidak dapat dipastikan.

“Memang si cakada atau caleg ini patuh dalam melaporkan LPPDK dan LPSDK, tapi kebenarannya ini kita belum bisa melihat ke arah sana, apakah yang dilaporkan itu benar atau tidak, apakah yang dilaporkan itu sesuai dengan penerimaan dan pelaporannya atau tidak,” ujar Fungsionaris Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Yuniva Tri Lestari, dalam Bimtek Antikorupsi KPU secara berani, Rabu (6/10).

Dia menjelaskan, kepatuhan pelaporan LPPDK dan LPSDK cenderung membaik sejak Pilkada 2015 sampai 2018. Akan tetapi, berdasarkan hasil Kajian Benturan Kepentingan Pilkada Tahun 2018 oleh Litbang KPK, ditemukan biaya pilkada yang dikeluarkan melebihi batasan dana kampanye yang ditentukan KPU daerah.

Selain itu, dana kampanye yang dikeluarkan dari kantong dana pribadi cakada juga melebihi LPPDK. Yuniva mengatakan, mirisnya lagi tidak ada sanksi yang memberikan efek terkait pelaporan dan penggunaan dana pilkada, sehingga memberikan kesempatan kepada cakada untuk menyampaikan laporan yang tidak benar.

“Artinya hanya persyaratan dimana ya sudah ketika sudah lapor LPPDK dan LPSDK sudah memenuhi syarat,” kata dia.

Yuniva menuturkan, besaran sumbangan dana kampanye, baik untuk calon presiden, calon legislatif, maupun cakada, sudah diatur dalam Undang-Undang. Namun, KPU tidak dapat melakukan audit audit pada pelaporan dana kampanye karena bentuk audit perikatan dalam pilkada hanya sebatas audit kepatuhan.

Dia mendorong pelaporan keuangan untuk kepentingan pemilu perlu diperketat. Audit audit terhadap laporan keuangan periode pemilihan dan pemberian sanksi diskualifikasi dan pencopotan jabatan jika tidak jujur ​​juga perlu dilakukan.

Kemudian, Yuniva melanjutkan, perlu ada larangan perusahaan yang sedang berkontrak dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah memberikan sumbangan kepada kandidat. Batasan sumbangan dana kampanye bagi partai politik dan kandidat juga bisa diperkecil.

“Dan masa kampanye itu Bapak/Ibu bisa dilihat kembali apakah sudah sesuai atau memberatkan calon,” tutur Yuniva.



Leave A Reply

Your email address will not be published.