Jeda Antara Pilkada, Perlu: Wakil Ketua MPR

0


Kami khawatir penyelenggaraan pilkada tidak akan optimal jika jeda waktu antar pilkada terlalu pendek

Jakarta (ANTARA) – Jeda antara pemilihan presiden dan parlemen yang akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan kepala daerah pada 2024 diperlukan untuk menambah beban kerja panitia pemilihan, demikian pendapat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Syarief Hasan.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentunya membutuhkan periode persiapan yang cukup untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang aman dan lancar,” kata Hasan dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat.

Ia khawatir KPU dan MK — yang mengadili sengketa pemilu — akan kewalahan jika jeda waktu antara pilkada dan pilkada terlalu pendek.

Berita Terkait: Anggota non-partisan harus dicari untuk badan pemilihan: Akademik

“Kami khawatir penyelenggaraan pilkada tidak akan optimal jika jeda waktu antar pilkada terlalu pendek,” kata Hasan.

Dia menyatakan keyakinannya bahwa KPU akan menilai dengan baik kemampuannya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen secara serentak, diikuti dengan pemilihan kepala daerah, pada tahun 2024, karena lembaga tersebut memiliki pengalaman dan sumber daya yang cukup dalam penyelenggaraan pemilihan.

“Kami harus memperhatikan beban kerja komisi pemilihan, dan kami harus merevisi rencana pemilihan jika masalah potensial terdeteksi,” tambah wakil ketua.

Berita Terkait: Untuk pemilu 2024, waktu sangat penting

Meski Pilkada serentak 2024 sudah dikodifikasi dalam undang-undang pemilu, namun interpretasi hukum yang tepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait tetap diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis, lancar, dan damai, katanya.

“Pengaturan waktu menjadi salah satu faktor penting yang harus kita pertimbangkan untuk Pilkada 2024,” kata Hasan.

Berita Terkait: KPU mengusulkan Pilkada 2024 pada 21 Februari

Dia mengatakan pemerintah dan komisi pemilihan belum menyepakati tanggal pasti untuk pemilihan presiden dan parlemen serentak.

Sementara pemerintah telah mengusulkan pemilihan umum 15 Mei, KPU telah mengusulkan agar pemilihan dilakukan lebih awal pada 21 Februari. Tanggal pemilihan kepala daerah telah disepakati 27 November 2024.

Berita Terkait: Indonesia bersiap menjadi tuan rumah World Superbike di Mandalika: resmi

Berita Terkait: Polisi Tindaklanjuti Temuan PPATK IFF Rp120 Triliun

Leave A Reply

Your email address will not be published.