Jaksa tiga pemeriksaan dugaan korupsi RSUD Lombok Utara

0



Tiga tersangka yang hadir dalam pemeriksaan di KPA, PPK, dan konsultan pengawas.

Mataram (ANTARA) – Penyidik ​​Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat memeriksa tiga kasus korupsi dan penambahan ruang ICU di Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Utara.

“Tiga tersangka yang hadir dalam pemeriksaan di KPA, PPK, dan dari konsultan pengawas,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, di Mataram, Rabu.

Inisial ketiganya adalah SH, mantan Direktur RSUD Lombok Utara sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA); EB, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek; dan Direktur CV Cipta Pandu Utama berinisial DD, konsultan pengawas.

“Sebenarnya pemeriksaan ini kami agendakan untuk empat orang, namun salah satu tidak hadir. Ini pemeriksaan perdana,” ujarnya.

Untuk mencari yang tidak memenuhi panggilan penyidik ​​penyidik ​​ini berinisial DT, direktur perusahaan pelaksana proyek dari PT Apro Megatama, asal Makassar, Sulawesi Selatan.

“Tidak hadirnya (tersangka DT) tanpa keterangan,” ujar dia.

Dedi menyatakan bahwa jaksa penuntut telah memutuskan untuk tidak menahan tersangka tersangka. Terkait dengan pertimbangannya, Dedi mengaku belum menerima kabar resmi dari penyidik.

Dari pantauan di Gedung Kejati NTB, pemeriksaan tiga tersangka ini berjalan sejak Rabu (27/10) pagi, sekitar pukul 10.00 WITA. Ketiganya hadir dengan didampingi pengacara.

Salah seorang tersangka berinisial DD, Direktur CV Cipta Pandu Utama yang berperan sebagai pihak konsultan pengawas, tampak lebih dahulu menyelesaikan pemeriksaan.

Pemeriksaan DD sebagai tersangka dengan pendampingan pengacara Edy Kurniadi, selesai sekitar pukul 16.00 WITA. Namun tanpa memberikan keterangan kepada wartawan, Edy cepat membantu kliennya masuk ke dalam kendaraan.

“Nanti saja ya, kami masih ada urusan,” ujar Edy.

Proyek penambahan ruang operasi dan ICU tahun anggaran 2019 ini menelan anggaran Rp6,4 miliar. Dugaan korupsinya muncul karena pengerjaannya molor hingga menimbulkan denda. Hal itu pun mengakibatkan muncul kerugian negara sebesar Rp742,75 juta. Nilai tersebut muncul berdasarkan hasil audit Inspektorat Lombok Utara.
Baca juga: Polda NTB janjikan kasus korupsi rumah sakit di Dompu naik penyidikan
Baca juga: KPK limpahkan berkas perkara dua korupsi korupsi RS Tropik Unair

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Redaktur: Budisantoso Budiman
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.