Inovasi klinik KI Jatim akan diterapkan secara nasional

0



Surabaya (ANTARA) –

Salah satu inovasi kinerja yang digagas Kanwil Kemenkumham Jatim yaitu klinik Kekayaan Intelektual (KI) yang berkolaborasi dengan Pemprov Jatim akan diterapkan secara nasional.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono melalui siaran pers, di Surabaya Senin mengatakan inovasi tersebut memang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan KI.

“Saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sedang melakukan konsinyering kajian pembentukan klinik kekayaan intelektual di seluruh Indonesia,” ujarnya.

“Tim kami melakukan presentasi di konsinyering kajian pembentukan Klinik Kekayaan Intelektual yang digelar DJKI,” ujar Krismono.

Menurut dia, DJKI tertarik untuk mereplikasi program tersebut di tataran nasional. Sehingga nantinya akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kami sangat mendukung jika program ini diadopsi pusat untuk diterapkan di seluruh Indonesia,” katanya.

Krismono juga berterima kasih karena ini menjadi bukti bahwa kinerja yang dilakukan dan Pemprov Jatim diakui.

“Dukungan Pemprov sangat besar, sehingga inovasi kinerja ini akhirnya bisa terealisasi,” ucap Krismono.

Dukungan yang diberikan Pemprov, lanjut Krismono, di antaranya adalah penyediaan sarana dan prasarana di loket klinik KI pada setiap bakorwil. Tepatnya di East Java Super Corridor (EJSC). Selain itu, pemprov akan menyediakan SDM yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Nanti kami yang bertanggung jawab memberikan pelatihan kepada SDM yang ditunjuk agar dapat menguasai aspek hukum dan tata cara pendaftaran produk KI,” katanya.

Ia akan mengoptimalkan pelayanan KI di Jatim, karena dengan 40 juta jiwa dan jumlah UMKM mencapai 9,7 juta, Jawa Timur punya potensi besar dalam pertumbuhan produk KI.

Sebenarnya, lanjut Krismono, DJKI telah mempermudah proses pendaftaran dengan sistem dalam jaringan. Namun masih ada kesenjangan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat yang ingin melakukan perlindungan atas kekayaan intelektual mereka.

Terbatasnya SDM yang dimiliki Kanwil Kemenkumham Jatim dan besarnya potensi KI, membuat pemprov memiliki peran penting, terutama dalam pelaksanaan perlindungan KI bagi masyarakat.

“Selama empat tahun terakhir, ada 7.000 UMKM yang mencatatkan penjualan untuk mendapat perlindungan KI,” tuturnya.

inilah yang berusaha dilipatgandakan oleh Pemprov dan Kanwil Kemenkumham Jatim. Dampak selanjutnya, akan berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.

“Perlindungan KI akan meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk, pelaku UMKM juga tidak perlu khawatir jika ada pembajakan produk,” ujarnya.

Di tempat lain, Dirjen KI Freddy Harris mengajak pemerintah pusat dan daerah saling bersinergi membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro kecil (UMKM) mendapatkan pelindung kekayaan intelektual (KI).

“Salah satunya melalui klinik kekayaan intelektual di daerah-daerah pembangunan, kolaborasi pemerintah pusat dengan pemda,” kata Freddy dalam konsinyering kajian pembentukan klinik kekayaan intelektual di Sheraton Grand Hotel-Gandaria City, Jakarta, Senin).

Freddy berpendapat, dengan adanya klinik KI akan memudahkan masyarakat dan pelaku UMKM mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual, yang menjangkau hingga ke wilayah pelosok.

Freddy berharap apa yang dilakukan Kanwil Kemenkumham Jatim bersama Pemprov Jatim juga dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain di Indonesia.

“Keberadaan klinik KI di setiap wilayah provinsi diharapkan dapat mengakselerasi upaya pemerintah untuk benar-benar mengaktualisasikan potensi besar KI menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional,” katanya.

Baca juga: Kemenkumham: Penggerebekan pabrik obat ilegal bagian penegakan KI
Baca juga: Sinergi pemerintah dan “e-commerce” hentikan peredaran barang palsu

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Tasrief Tarmizi
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.