Indonesia bersumpah untuk melindungi pekerja migran tanpa memandang status

0


Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia berjanji akan memberikan perlindungan yang sama kepada seluruh pekerja migran Indonesia (PMI), baik yang berstatus prosedural maupun nonprosedural, tegas Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

“Apakah TKI itu prosedural atau nonprosedural, semuanya harus dilindungi. Ini sudah menjadi komitmen Pak Presiden (Joko Widodo),” kata Moeldoko saat rapat koordinasi perlindungan PMI yang bekerja di Singapura, di Jakarta, Jumat.

Dalam pertemuan yang digelar KSP dengan kementerian dan lembaga untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dialami PMI di Singapura, Moeldoko kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah sembarangan dalam memberikan perlindungan bagi PMI.

Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah kasus di mana PMI di Singapura meninggalkan majikannya karena masalah seperti masalah gaji, hubungan yang tidak harmonis, kegagalan komunikasi, hambatan bahasa, hingga masalah hukum.

Menurut KBRI Singapura, dari total PMI yang mengalami permasalahan tersebut, 75 persen berstatus nonprosedural, artinya pemberangkatan dan penempatannya tidak melalui jalur resmi. Begitu mereka tiba di Singapura, mereka diterima oleh agensi dan dinyatakan sebagai PMI resmi.

“Fakta ini menyebabkan pemerintah kurang fleksibel dalam memberikan perlindungan kepada PMI nonprosedural,” jelas Moeldoko.

Namun, dia menyoroti bahwa kementerian dan lembaga terkait telah melakukan upaya maksimal untuk memitigasi keberangkatan pekerja migran Indonesia nonprosedural.

Berita Terkait: MoU dengan Malaysia untuk perbaiki sistem penempatan TKI: menteri

“Seperti pemotongan prosedur pemberangkatan PMI, penempatan, hingga pengetatan (pengawasan) di titik-titik pemberangkatan,” ujarnya.

Namun, upaya tersebut belum mampu meminimalisasi lonjakan pekerja migran nonprosedural yang berangkat ke beberapa negara, khususnya Singapura, tambahnya.

Karena itu, ia mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, untuk menggunakan cara prosedural untuk migrasi kerja ke negara lain.

“Kami mendorong Kemendagri untuk melibatkan pemerintah daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat desa, untuk ikut melakukan pengawasan dan pendataan khususnya PMI,” imbuhnya.

Berita Terkait: MoU perlindungan pekerja migran hasil negosiasi panjang: Retno

Leave A Reply

Your email address will not be published.