Ekonomi bukan satu-satunya pilar skala sumber daya laut: KNTI

0


Skala sumber daya laut setidaknya harus memperhitungkan tiga variabel utama ekonomi, ekologi, dan sosial.

Jakarta (ANTARA) – Banyaknya pilar yang akan menjadi tumpuan skala sumber daya laut tidak boleh semata-mata mempertimbangkan aspek ekonomi, kata Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

“Skala sumber daya laut setidaknya harus memperhatikan tiga variabel utama ekonomi, ekologi, dan sosial,” kata Ketua Pelaksana KNTI Dani Setiawan di Jakarta, Rabu.

Pemanfaatan sumber daya laut tentunya harus memasukkan variabel ekonomi untuk memajukan sektor tersebut, menurut Setiawan.

Namun, dalam variabel ekonomi, kesejahteraan ekonomi nelayan serta akses sumber daya laut oleh nelayan kecil juga harus diperhitungkan, katanya.

Sedangkan variabel ekologi mengacu pada kesehatan laut, keberlanjutan sumber daya, dan dampak ekologis dari kegiatan di ranah lautan dan garis pantai, ujarnya.

Berita Terkait: Pemerintah mendorong pengelolaan sampah melalui media film

Terakhir, variabel sosial paling tidak mencakup indikator kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir, ketimpangan antara sektor pesisir dan non-pantai, serta penciptaan lapangan kerja dan kegiatan di sektor tersebut, kata Setiawan.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang merancang skala sumber daya laut untuk mendukung investasi berkelanjutan yang sedang diupayakan pemerintah di beberapa daerah di Indonesia.

Pj Dirjen Pengelolaan Laut Kementerian (PRL) Pamuji Lestari memaparkan, skala sumber daya laut merupakan instrumen untuk mengukur kondisi sumber daya laut di Indonesia secara berkala dan mengukur dampak investasi terhadap aset laut Indonesia.

Berita Terkait: Memperkuat pemetaan kedalaman laut yang penting untuk pengembangan pelabuhan: BPPT

“Kebutuhan untuk merancang skala sumber daya laut menjadi mendesak setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja untuk mendorong kegiatan investasi digulirkan,” jelasnya.

Skala sumber daya laut yang dirumuskan bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS), juga merupakan yang pertama dilakukan di Indonesia.

“Skala untuk sumber daya laut dianggap sebagai salah satu alat ukur yang akurat karena dapat menghitung nilai ekonomis versus potensi kerugian ekologis, yang juga dikenal sebagai nilai ekonomi investasi,” urai Lestari.

Berita Terkait: PON bisa dorong sektor nontambang Papua: BI

Berita Terkait: Kementan dukung pengembangan bibit Stevia di Sulawesi Utara

Leave A Reply

Your email address will not be published.