DPMPTSP Manokwari sosialisasikan OSS berbasis resiko

0



Manokwari (ANTARA) – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Manokwari, menggelar sosialisasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS RBA) kepada para pelaku usaha penggergajian kayu di daerah itu.

Ria F.Pattisahusiwa Sekreraris DPMPTSP Manokwari di Manokwari, Jumat, mengatakan sosialisasi OSS RBA penting dilakukan, mengingat OSS sendiri telah melalui tiga kali perkembangan sejak tahun 2018.

“Karena OSS RBA ini diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 9 Agustus 2021, sehingga sosialisasi masih kami lakukan setelah OSS melalui tiga kali perkembangan sejak 2018,” ujar Ria.

Sosialisasi OSS RBA ini diberikan terbatas kepada 20 pelaku usaha penggergajian kayu dengan menerapkan protokol kesehatan. Diharapkan para peserta dapat memahami penggunaan aplikasi dan proses pendaftaran usaha.

“Dalam sosialisasi ini, kami juga memberikan pendampingan kepada para pelaku usaha untuk menginput syarat yang dibutuhkan, proses mengapload hingga mendapatkan pemberitahuan dari PTSP,”.

Sosialisasi OSS RBA sudah dilakukan oleh Dinas DPMPTSP di nomor kecamatan, dengan pelaku usaha toko, warung makan dan tempat hiburan.

“Sejak dilaunching oleh Presiden, OSS RBA sudah kami sosialisasikan di kecamatan Warmare, Prafi dan Manokwari Barat,” ujarnya.

Saat ini pemerintah menjadikan Online Single Submission (OSS) sebagai satu-satunya portal untuk pelaku usaha perizinan bisnis. Selain OSS, izin usaha yang dilakukan akan dianggap ilegal.

“OSS RBA kini membagi pengajuan perizinan usaha berdasarkan risiko. Hal ini diharapkan dapat membuat OSS menyesuaikan dengan risiko usaha yang dinamis.

“Satu yang paling penting, RBA (pendekatan berbasis risiko) ini bersifat dinamis. Risiko akan selalu berubah, tapi bisa dimitigasi dengan perkembangan teknologi sehingga kita akan terus beradaptasi dengan teknologi,”ujarnya.

Dia juga mengatakan pemerintah akan memperkuat pengawasan usaha perizinannya sudah dipermudah dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami akan memperkuat pengawasan. Jadi izin dipermudah, tapi pengawasan,” kata Ria.

Menurutnya, pengawasan usaha juga akan lebih baik dibandingkan sebelum UU Cipta Kerja diterapkan. Pada saat itu, pelaku usaha diatur oleh lebih dari satu kementerian dan lembaga sehingga pengawasannya tidak dijadwalkan dengan baik.

“Pengawasan atau inspeksi yang sporadis, tidak jelas, tidak terjadwal, menjadikan pelaku usaha takut karena banyak,” ujarnya.

Pewarta: Hans Arnold Kapisa
Editor: Royke Sinaga
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.