Deputi Hukum BPIP dan Badan Keahlian DPR-RI Segera Wujudkan Aktualisasi Pancasila dalam UU

0



Jakarta (Antara) – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melanjutkan melanjutkan melanjutkan mengangktualisaikan nilai-nilai Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan, hal ini ditandai dengan penandatangan kerjasama antara Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP dengan Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR-RI. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi dengan Badan Keahlian DPR-RI, merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MOU) yang sudah ditandatangani oleh Kepala BPIP-RI Prof. Yudian Wahyudi dengan Ketua DPR-RI Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Keahlian DPR Dr. Inosentius Samsul SH. M.Hum mengatakan yang paling penting dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyesuaikan dengan sistem yang sama antara DPR dan BPIP. menurutnya perjanjian kerja sama ini bukan hanya perjanjian kerja sama yang dilakukan dalam jangka pendek melainkan perjanjian dalam jangka panjang yang dilakukan antara BPIP dan DPR.

“Sistem ini bukan yang sekali jadi langsung selesai, tapi kita ingin membangun jangka Panjang dan saya berharap tim teknis kerja sama ini sudah menyusun mekanisme kerja, serta meninjau penilaian terhadap nilai Pancasila yang akan di masukkan dalam undang undang, mulai dari naskah akademik dan dokumen rancangan undang-undang di Badan Keahlian DPR,” jelasnya saat menghadiri rapat diruang rapat utama BPIP, Senin (27/09).

Inosentius juga berjanji kerja sama ini merupakan upaya mengaktualisasikan Nilai Pancasila yang harus dijangkau oleh semua pemangku kepentingan, maka dari itu Dia berharap dengan dilakukan refleksi antara BPIP dan Badan Keahlian DPR ini bisa menjadi suatu kesatuan dari Nilai-Nilai Pancasila yang dapat diyakinkan kepada orang banyak sehingga bisa menjadi satu pemahaman yang logis.

“Ingat bahwa masalah Pancasila ini bukan masalah teknis, membutuhkan pemahaman yang mendalam dan satu refleksi dan satu nilai. Untuk mengetahui orang itu tidak mudah dan disini maka BPIP harus menyiapkan sumber daya yang panjang dan kuat bahwa pekerjaan jangka panjang yang tiada hentinya”, jelasnya.

pernyataan tersebut, Deputi Bidang Hukum, Advokasi dan Pengawasan Regulasi Kemas Akhmad Tajuddin, SH, MH menjelaskan saat ini mempersiapkan mempersiapkan apa yang harapan Badan Keahlian DPR dan sudah mempersiapkan secara matang sumber daya yang mumpuni, baik berasal dari internal BPIP sendiri maupun melibatkan para pakar yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Dalam rangka untuk mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Undang-Undang. BPIP dewasa ini sudah memiliki infrastruktur dan Sumber Daya Manusia Profesional dalam penguasaan kepancasilaan. Selain itu BPIP juga dapat melibatkan tenaga ahli dari pusat-pusat studi Pancasila dari Perguruan Tinggi. Saya kira ke depan pembahasan ini akan sangat dinamis dan intensif pembahasannya dengan Badan Keahlian DPR RI dalam ikhtiar kita bersama untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan ”jelasnya.

Pewarta: Kawat PR
Editor: Kawat PR
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.