Anggota DPR RI minta polisi tindak tindakan pelaku Ade Armando

0


Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mendukung-pembantunya yang menimbulkan langkah-langkah kontraproduktif

Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI Said Abdullah polisi meminta tindakan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) dan media sosial Ade Armando saat berlangsung demo mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR/DPD RI, Senin (11/4) .

Said Abdullah yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI menilai aksi kekerasan seperti itu sangat tidak berperikemanusiaan.

“Saya meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan proses hukum maksimal terhadap para pelaku kekerasan kepada dosen UI ini,” kata Said dalam keterangan tertulis, Selasa.

Said mengatakan negara tidak boleh kalah dengan aksi premanisme, radikalisme, dan intoleransi.

“Saya juga meminta polisi identifikasi kelompok dan jaringannya terhadap sekelompok massa yang membonceng momentum aksi mahasiswa tanggal 11 April 2022 yang menuntut Presiden Jokowi mundur, karena mengarah pada tindakan institusional,” tegas Said.

Baca juga: Warga Klender terlupakan pengeroyok Ade Armando sudah lama pindah alamat
Baca juga: Polisi harap ratusan pemuda yang ditangkap tidak mudah terprovokasi

Sejumlah personel Brimob Polri berusaha membubarkan pengunjuk rasa saat terjadinya kericuhan di kawasan Pejompongan, Jakarta, Senin (11/4/2022). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/hp.

Menurut ada PDIP ini, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tanpa tekanan dan rasa takut dijamin oleh undang-undang (UU). Namun kebebasan harus bertanggung jawab.

Artinya penggunaan kebebasan tidak merugikan kepentingan umum, tidak menimbulkan fitnah, pengaruh, tindakan anarkis dan diniatkan untuk perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Said mengatakan, aksi massa mahasiswa yang digelar 11 April 2022 yang menunda-nunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden wajib dihargai.

Aspirasi ini sesuai dengan sikap politik PDI Perjuangan. Bahkan berkali-kali Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik, Keamanan dan Pemerintahan dan juga Ketua DPR RI, Puan Maharani menolak perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal ini sejalan dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menegaskan sikap politiknya bahwa berkomitmen melaksanakan Pemilu dan Pilkada 2024 dan tidak menyediakan masa jabatan presiden hingga periode ketiga.

Baca juga: Demonstrasi di Monas dan Senayan sisakan 4,59 ton sampah
Baca juga: Dinas Bina Marga perbaiki separator rusak di depan Gedung Parlemen


 

Petugas kepolsian mahasiswa saat berusaha membubarkan aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (11/4/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.



Jika berpijak pada sikap ini menuntut mahasiswa yang aksi massa 11 April 2022 telah terpenuhi.

“Adik-adik mahasiswa tetap melaksanakan aksi massa pada tanggal 11 April 2022 yang menyatakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kita hargai pilihan ini, karena memang begitulah teks dan konteksnya isi dan norma UU,” katanya.

Namun politisi senior PDI Perjuangan ini khawatir niat tulus para mahasiswa ini disertai dengan banyak pembonceng.

Apalagi eskalasi politik menuju 2024 akan terus tinggi. Bahkan setiap momentum sekecil apapun peluangnya akan dimanfaatkan berbagai kepentingan dari luar kelompok mahasiswa.

“Kekhawatiran saya terbukti, banyak tokoh politik dan orang-orang yang tidak jelas ikut ‘nimbrung’ dalam aksi mahasiswa,” katanya.

Baca juga: Ruang Terbuka Hijau hingga Pospol di Jakpus rusak akibat unjuk rasa
Baca juga: Polisi menyediakan hidangan berbuka dan vaksin untuk massa yang ditangkap


 

Media sosial yang juga Dosen FISIP UI Ade Armando (tengah) dievakuasi petugas kepolisian seusai dipukuli pengunjuk rasa pada aksi unjuk rasa di depan kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (11/4/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

Seyogyanya para mahasiswa melakukan strerilisasi kelompok massanya melalui tali dan dilakukan sterilisasi oleh asisten teritorial (aster) aksi massa.

Tetapi dari banyak rekaman video dan foto, kelompok-kelompok di luar mahasiswa seperti keluar-masuk menjadi bagian dari gelombang massa mahasiswa.

Para pembonceng juga dengan bebasnya membentangkan jejak-jejak Jokowi mundur.

“Tuntutan ini jelas bertolak belakang dengan aspirasi mahasiswa. Pada saat yang sama, kita juga menyaksikan aksi kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Ade Armando,” katanya.

Untuk itu, menjadi politik asal Sumenep, Madura, ini berharap kejadian ini pelajaran bagi mahasiswa ke depan agar menjaga kemurnian aksi massa.

menjalankan aksi manajemen massa yang terorganisasi dengan baik serta menjalankan diri dari aksi kekerasan dan vandalisme.

Baca juga: Pemkot Jaktim bantah pertimbangkan cabut KJP pelajar yang ikut demo
Baca juga: Polisi selidiki video viral terkait massa keroyok polantas di tol


 

Politisi PDIP yang juga Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah. (ANTARA/HO-dokpri)



Mengatakan menilai naiknya eskalasi politik saat ini dipicu oleh sebagian pembantu presiden yang tidak bertanggung jawab mengajukan penundaan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan hingga tiga periode.

Padahal nyata-nyata wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi. “Agar kiranya Presiden Joko Widodo serius mengembangkan pembantu-pembantunya yang merupakan langkah-langkah kontraproduktif,” katanya.

Said juga berharap setelah mengikuti penyelenggaraan penyelenggara pemilu, yakni Komisioner KPU dan Bawaslu, Komisioner KPU dan Bawaslu, Komisioner memungkinkan mempersiapkan pelaksanaan pelaksanaan dan berbagai ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pemerintah dan DPR RI.

PDI Perjuangan meminta semua pihak untuk menghentikan hiruk-pikuk tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Hendaknya semua pihak mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 berjalan lebih berkualitas baik dari sisi pemilih, kontestan maupun penyelenggara dan sistemnya,” kata Said.

Pewarta: Ganet Dirgantara
Redaktur: Sri Muryono
HAK CIPTA © ANTARA 2022

Leave A Reply

Your email address will not be published.