Anggota DPR mendukung Polri untuk menindak oknum-oknum yang melakukan kekerasan

0


Pertama, melakukan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan terhadap personel Polri agar tidak terjadi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang oleh petugas

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Didik Mukrianto mendukung langkah taktis dan strategis Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas personel yang melakukan kekerasan.

“Saya mendukung langkah taktis dan strategis Kapolri yang senantiasa adaptif dan tanggap terhadap perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di masyarakat,” kata Mukrianto, Selasa.

Ia mengatakan, langkah yang diambil Kapolri itu untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh personel Polri.

Mukrianto menjelaskan, dalam negara hukum yang demokratis, seperti Indonesia, dengan ruang digital yang terbuka lebar, masyarakat, termasuk aparat kepolisian, hidup dalam ruang kaca, dengan perilakunya dipantau oleh orang lain.

Berita Terkait: Pemerintah Indonesia terus menindak penambangan ilegal

“Untuk itu, jika Kapolri tidak segera melakukan pembenahan dan mitigasi terhadap perilaku anggotanya yang merugikan masyarakat, masyarakat tidak akan mempercayai polisi dan transformasi budaya di Polri tidak akan terwujud,” tegasnya.

Ia pun optimistis Kapolri akan terus membangun dan mewujudkan “Manajemen Polri” dengan mewujudkan polisi yang lebih humanis dengan tetap menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.

Mukrianto mendesak beberapa langkah yang harus dilakukan Polri untuk memberantas perilaku arogan dan tidak profesional para personelnya.

“Pertama, melakukan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan terhadap personel Polri agar tidak terjadi oknum aparat yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.

Berita Terkait: Ketua DPD menyuarakan dukungan untuk tindakan keras polisi terhadap pinjaman ilegal

Langkah kedua, menyelenggarakan kursus mentalitas dan moralitas, serta memastikan posisi tugas transparan, profesional, dan terukur.

Langkah ini dipandang perlu untuk terus membangun pandangan dan perilaku yang baik dari anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

“Ketiga, perlu diterapkan sistem ‘reward and punishment’. Idealnya juga harus terus dilaksanakan sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan,” ujarnya.

Menurut Mukrianto, langkah keempat yang harus dilakukan Polri adalah memberikan sanksi tegas kepada anggotanya yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Berita Terkait: Ketua DPR mendukung tindakan keras polisi terhadap pemberi pinjaman online ilegal

Sebelumnya, Polri telah melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang terbukti melakukan kekerasan terhadap masyarakat.

Pernyataan tersebut dituangkan dalam telegram atas nama Kapolri Nomor: ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kabag Propam Polri Irjen Ferdy Sambo pada 18 Oktober 2021.

Kabag Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri terkait penanggulangan dan pencegahan kasus kekerasan berlebihan yang dilakukan personel Polri serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Berita Terkait: NTT butuh data yang lebih akurat untuk pengentasan kemiskinan ekstrim: Amin

Berita Terkait: NTT harus meningkatkan produksi pertanian untuk menghilangkan kemiskinan: VP

Leave A Reply

Your email address will not be published.