Anggota DPR dukung Polri tindak tegas personel yang melakukan kekerasan

0



Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto mendukung langkah-langkah taktis dan strategi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menindak tegas personelnya yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan pada masyarakat.

“Saya mendukung langkah-langkah taktis dan strategi Kapolri yang terus memperbarui, beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan khususnya perilaku anggota Polri dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat,” kata Didik Mukrianto di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan langkah Kapol itu untuk memastikan agar tidak terjadi apa-apa atau “abuse of power”, sewenang-wenang dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Menurut dia, dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, dengan ruang digital yang begitu terbuka seperti di ruang kaca karena semua yang dilakukan tidak akan luput dari pantauan publik, tidak ada perilaku aparat kepolisian.

Baca juga: DPR: Bimbingan teknis pertanian dan perkebunan penting bagi petani

“Untuk itu jika Kapolri tidak pernah ingin segera melakukan perbaikan dan mitigasi terhadap perilaku para anggotanya yang merugikan masyarakat, maka bukan saja kepercayaan publik akan terus menurun, tapi budaya Polri tidak akan berubah,”.

Didik berharap Kapolri terus membangun dan mewujudkan “Manajemen Polisi Sipil” dengan harapan akan terwujud Polisi yang lebih humanis, menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.

Menurut dia, upaya untuk terus melakukan demiliterisasi dan depolitisasi dalam institusi Polri diharapkan akan mampu mewujudkan pemolisian demokratisasi.

Dia menilai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan Polri agar tidak terulang lagi perilaku-perilaku yang menyimpang dan tidak profesional para personelnya.

“Pertama, pengawasan yang intensif dan disertai penindakan yang dilakukan oleh para anggota Polri agar tidak ada ruang bagi polisi yang berniat “nakal” untuk melakukan penyimpangan dan ‘abuse of power’,” katanya.

Didik mengatakan, langkah kedua adalah melakukan pembinaan mental, moral dan penugasan serta jabatan yang transparan, profesional dan prestasi.

Baca juga: Puan: Jerat Pinjol ilegal sampai ke akar-akarnya

Langkah itu menurut dia untuk terus membangun sikap mental dan perilaku yang baik dari anggota Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.

“Ketiga, perlu diberlakukan ‘reward and punishment’, idealnya juga harus terus dilakukan sebagai bagian dari pengawasan dan pembinaan,” katanya.

Langkah keempat menurut politik Partai Demokrat itu, harus tegas memberikan sanksi bagi anggotanya yang melakukan penyimpangan.

Sebelumnya, Polri melakukan penegakan hukum secara tegas dan keras terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran dalam kasus kekerasan terhadap masyarakat.

Pernyataan itu tertuang dalam surat telegram atas nama Kapolri dengan Nomor : ST/2162/X/HUK.2.8./2021 yang ditandatangani Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, Senin 18 Oktober 2021.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan telah diterbitkannya telegram Polri tersebut, dalam rangka mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebihan yang dilakukan anggota Polri agar tidak kembali, dan keberadaan hukum serta rasa keadilan.

Baca juga: Anggota DPR: RUU Ekonomi Syariah jadi solusi masalah dalam negeri

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
HAK CIPTA © ANTARA 2021

Leave A Reply

Your email address will not be published.