Ancaman perang hibrida harus diantisipasi sedini mungkin

0


Rencana pengembangan jaringan keamanan siber di 43 satuan kerja di bawah Mabes TNI merupakan bentuk kehati-hatian terhadap ancaman perang hibrida.

Pengembangan jaringan keamanan siber bertujuan untuk memperkuat pertahanan siber TNI dan melindungi bangsa dari berbagai ancaman digital serta mendukung kerja tim penanggulangan insiden militer.

Menurut Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, tim ini terbentuk atas kerjasama Mabes TNI dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Seperti dilansir ANTARA, Senin, Panglima TNI beserta jajarannya langsung diinformasikan melalui materi jaringan atau sistem keamanan siber yang disampaikan oleh PT Len Industri (Persero).

PT Len Industry adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jaringan telekomunikasi dan elektronika untuk pertahanan.

Perwakilan PT Len memberi tahu kepala bahwa sistem keamanan siber bekerja melalui televisi sirkuit tertutup (CCTV) yang memantau lalu lintas aktivitas siber TNI, upaya serangan, dan perkiraan kemungkinan serangan.

Pengembangan jaringan keamanan siber TNI diawali dengan pembentukan security operation center (SOC) yang akan dikelola di bawah Unit Siber (Satsiber) TNI.

Satsiber TNI memanfaatkan unit SOC untuk membuat analisis terhadap upaya penyerangan, aktivitas peretasan, dan serangan digital lainnya.

Unit siber juga akan menerima informasi tentang serangan siber atau upaya serangan siber melalui alat pendeteksi.

Perangkat ini rencananya akan dipasang di 11 satuan kerja TNI di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Informasi dan data dari alat pendeteksi dikirimkan ke Satsiber TNI melalui saluran terenkripsi khusus atau VPN.

Menurut Panglima, harus ada ruang khusus untuk operasi jaringan keamanan siber TNI.

Selain itu, Perkasa mendesak PT Len, sebagai mitra, untuk menyediakan teknisi yang tetap standby di ruang pusat kendali selama masa garansi pemeliharaan selama 42 bulan.

Pencegahan ancaman dunia maya

Pakar keamanan siber Pratama Persadha berbagi pandangannya tentang rencana TNI itu. Ia menilai TNI harus memiliki kapabilitas untuk menangani ancaman siber. Di era digital, serangan internal dan eksternal efektif di ranah cyber.

TNI sebagai elemen utama pertahanan negara harus melakukan pemutakhiran terhadap setiap ancaman serius bagi bangsa, termasuk ancaman siber.

Setidaknya ada dua ancaman serius, yaitu ancaman siber dan perang informasi. Saat ini, konsep perang hibrida, yang merupakan kombinasi dari perang dunia maya dan perang informasi, sedang marak.

Ancaman perang siber mendorong TNI menyiapkan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung upaya penguatan keamanan siber.

Meski BSSN sudah ada, TNI tetap bertugas mengamankan infrastruktur, data, dan aset sumber daya manusia dari upaya manipulasi dan pencurian data secara masif.

Persadha mencontohkan kasus peretasan Sony dan penyerangan terhadap infrastruktur penting Ukraina. Kasus-kasus ini membuka mata tentang bagaimana peperangan modern terjadi saat ini.

TNI memikul tanggung jawab yang besar. Namun, kekuatan militer harus memiliki keterampilan keamanan siber terlebih dahulu sebelum berkembang ke kemampuan menangani perang siber.

Misalnya, selama perang di Ukraina, infrastruktur vital negara dinonaktifkan terlebih dahulu sebelum militer Rusia menyerbu, sehingga menyebabkan orang menghadapi masalah dalam menggunakan platform media sosial.

Peperangan modern tidak lagi hanya mengandalkan persenjataan tetapi juga penguasaan saluran informasi digital, seperti media sosial dan keamanan infrastruktur siber. Ini sudah menjadi suatu keharusan.

Penguatan SDM dan infrastruktur siber TNI harus mengikuti perkembangan regulasi di dalam negeri, mulai dari pemahaman hukum hingga penguasaan teknis hingga kerjasama dengan institusi luar negeri.

Paling tidak, masyarakat perlu melihat bagaimana kesiapan TNI menghadapi ancaman perang siber yang memerlukan simulasi dan latihan bersama, kata Persadha.

Hal ini terutama penting karena negara-negara lain telah menjadi serius dalam memperkuat sektor cyber militer mereka, tegasnya.

Misalnya, Malaysia memperkuat militernya untuk menghadapi serangan siber sejak 2013.

Puncaknya pada tahun 2016, di mana negara mengklaim bahwa militernya benar-benar siap dari segi sistem, sumber daya manusia, dan keterampilan teknis.

Tidak terlambat

Membangun kapabilitas keamanan siber di TNI tidak ada kata terlambat, apalagi beberapa orang Indonesia mampu membantu. Padahal, teknologi dalam negeri sudah ada, dan tinggal dimanfaatkan oleh bangsa ini.

Kekuatan siber di TNI harus dibangun di atas fondasi kepercayaan di antara warga negara agar tidak menjadi korban eksploitasi asing untuk memanfaatkan teknologi luar negeri.

Persadha berpendapat TNI harus mereformasi sistem kaderisasinya untuk menghasilkan SDM siber terbaik.

Hal ini penting mengingat kebutuhan pertahanan yang semakin mendesak. Untuk itu, sumber daya manusia yang memahami analisis, pertahanan, dan penyerangan, serta memiliki pengetahuan untuk membangun sistem di lingkungan TNI menjadi semakin penting dan diperlukan.

Setiap level membutuhkan sumber daya manusia yang handal, misalnya untuk kegiatan pemantauan dan intelijen di dunia maya.

Dengan ini, strategi terpenting saat ini berkisar pada sumber daya manusia. Hal ini dapat dikembangkan secara paralel dengan pembangunan infrastruktur. Namun, tanpa sumber daya manusia yang handal, semua infrastruktur siber akan sia-sia.

TNI membutuhkan tim siber di setiap level dan pusat komando siber. Oleh karena itu, setiap level TNI saat ini sedang membangun cyber centernya masing-masing.

Semoga dalam beberapa tahun ini dapat meningkatkan kapasitas TNI di ranah siber.

Berita Terkait: Perang siber, tantangan geopolitik menunggu Panglima TNI
Berita Terkait: Angkatan udara harus secara aktif mengambil tindakan pencegahan terhadap perang dunia maya

Leave A Reply

Your email address will not be published.